JOGJA – Selama tahun 2015, dalam catatan Jogja Corruption Watch (JCW) mereka menilai Pengadilan Tindak Pidana Ko-rupsi Jogjakarta menunjukkan tren vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) masih jauh dari harapan. Pasalnya, ba-nyak dari kasus-kasus korupsi yang dituntut dan divonis rendah.Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat JCW Baharuddin Kamba mencontohkan sejumlah kasus yang sudah ditangani. Salah satunya pemberian remisi dua narapidana kasus SUTET di Bantul
Keduanya langsung bebas ber-tepatan dengan Hari Kemer-dekaan Republik Indonesia yang ke-70 tahun pada Agustus 2015 lalu.Selain itu, hakim tipikor tidak berani menerapkan vonis berat kepada terdakwa korupsi. Kam-ba, sapaannya, menyebut vonis untuk Ketua Harian Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Jogja yang divonis hanya satu tahun penjara. Sementara tuntutan JPU hanya satu tahun enam bulan. Sela-njutnya, vonis terhadap Ketua Komite Olahraga Nasional Indo-nesia (KONI) Kota Jogja juga divonis ringan oleh hakim “Hanya satu tahun, lebih ring-an enam bulan dari tuntutan JPU. Padahal bisa saja diterapkan hukuman maksimal sampai empat tahun,” katanya.
Vonis ringan juga dialami oleh Direktur PT Aulia Trijaya Man-diri dan mantan Bendahara Persiba Bantul. Masing-masing hanya divonis satu tahun enam bulan. Vonis yang diterima oleh Direktur PT Aulia Trijaya Man-diri ini hanya lebih ringan enam bulan dari tuntutan JPU. Semen-tara vonis yang diterima oleh mantan bendahara Persiba Ban-tul tidak ada bedanya dengan tuntutan JPU yakni satu tahun enam bulan. Vonis ringan juga diterima oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jogja yakni satu tahun enam bulan, lebih ringan enam bulan dari tuntutan JPU yakni dua tahun.Hal yang sama juga terjadi da-lam penjatuhan denda.
Ter pidana korupsi banyak yang hanya di-jatuhi denda ringan. “Hakim lebih senang memberikan den-da ringan yakni Rp 50 juta, meski-pun Pasal 3 UU Tipikor denda bisa mencapai satu miliar,” tandasnya. Sebelumnya, salah satu pene-liti FEB UGM Rimawan Pradip-tyo pernah menjabarkan hasil pengumpulan data yang ada di Mahkamah Agung (MA) sejak 2001 hingga 2013 terkait kecen-derungan rendahnya tuntutan jaksa dan vonis MA terhadap kasus korupsi besar. Hal itu ber-banding terbalik dengan jenis korupsi gurem.Sejak 2008, jurusan Ilmu Eko-nomi FEB UGM mengembang-kan analisis Ekonomika Krimi-nalitas. Kemudian sejak Novem-ber 2015 diluncurkan situs cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id sebagai perwujudan hilirisasi akumulasi riset di bidang pen-cegahan, penanggulangan ko-rupsi, dan pencucian uang.
Dari situ, Rimawan memapar-kan, di tahun 2009 lalu dari 327 terdakwa yang dipenjara, yang diwajibkan membayar denda 287, dan final pengganti 190 terdakwa. Selain itu, sepanjang tahun 2001 hingga 2013 sedikit-nya ada 1.518 kasus yang meli-batkan 2.145 terdakwa yang ditangani oleh lembaga penegak hukum dan telah diputuskan hukumannya oleh MA. Namun, dari jumlah tersebut hukuman finansial yang dijatuh-kan MA tersebut terkesan sangat berat pada terdakwa koruptor yang melakukan korupsi dibawah Rp 10 juta. “Terhadap pelaku koruptor, putusan yang diberi-kan ibarat tajam di bawah, tum-pul ke atas,” ungkapnya.Hukuman finansial yang di-maksud Rimawan merupakan gabungan dari putusan denda, biaya pengganti, dan peram-pasan barang bukti yang dija-tuhkan MA kepada terdakwa korupsi.
Rimawan membagi lima kelompok koruptor ber-dasarkan skala korupsi yakni koruptor gurem (kurang dari 10 juta rupiah), kecil (10 hing-ga-100 juta rupiah), sedang (Rp 100 juta-Rp 1 miliar), besar ( Rp 1 miliar-Rp 25 miliar ) dan kakap (di atas Rp 25 miliar).Rimawan tidak menjelaskan lebih jauh apa yang menyebab-kan hukuman finansial yang dijatuhkan kepada koruptor kelas kakap lebih ringan dibanding-kan dengan koruptor kelas gurem. Dia hanya menyebutkan, sepan-jang 13 tahun tersebut, total kerugian negara yang dikorupsi oleh para koruptor nilainya men-capai Rp Rp 107,14 triliun. Namun, total hukuman finansial yang dijatuhkan oleh MA hanya Rp 10,77 triliun. Padahal di penga-dilan negeri dan pengadilan tinggi, tuntuan jaksa sebelumnya mencapai Rp 45,84 triliun.
Berdasarkan hasil analisis ko-rupsi dan hukuman yang diterap-kan kepada koruptor, Rimawan mengatakan, diperlukan inovasi jenis hukuman kepada koruptor dengan menciptakan efek re putasi negatif tidak cukup dengan hu-kuman penjara semata.Menurutnya, hukuman ber basis efek reputasi negatif bisa dilaku-kan dalam bentuk dicabutnya hak politik untuk dipilih sebagai politisi dan pejabat publik. Lalu koruptor juga kehilangan akses ke produk keuangan tertentu serta kehilangan akses bekerja di sektor formal. (riz/ila/ong)