KULONPROGO – Sebanyak 27 kepala keluarga (KK) atau 42 persen dari total jumlah transmigran asal Kulonprogo gagal diberangkatkan. Penyebabnya, ada lima lokasi tujuan penempatan yang dinyatakan gagal program alias tidak siap oleh pemerintah pusat.”Banyak yang gagal berangkat, karena menurut penilaian pemerintah pusat ada lokasi penempatan yang tidak siap alias tidak mampu menye lesaikan proyeknya. Kita tidak bisa berbuat banyak,” ungkap Kasi Perlindungan dan Penempatan Bidang Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo Suryantoro kemarin (29/12).
Suryanto menjelaskan, Dinsosna-kertrans Kulonprogo tahun 2015 se-dianya mengirimkan transmigran ke 10 lokasi sasaran di luar Jawa, namun hanya lima lokasi yang terealisasi. Sementara lima lainnya gagal penem-patan. Dua lokasi penempatan yang gagal itu yakni di Kabupaten Bengka-lis (Provinsi Riau), dan di Kabupaten Banggai (Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah). Tiga sisanya masih dalam proses pengerjaannya dan tidak bisa selesai 100 persen, di antaranya Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu), Kabupaten Simeulue (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam) dan Kabupaten Bualimo (Provinsi Gorontalo). “Di Kabupaten Rejang Lebong per-masalahan saluran air bersih belum ada, di Kabupaten Simeulue belum menyelesaikan 100 persen rumah, sementara di Kabupaten Bualimo lahannya masih disengketakan dengan masyarakat setempat,” jelasnya.
Dengan demikian, hanya ada lima lokasi yang tahun ini berhasil dilaku-kan penempatan. Meliputi lokasi di Kabupaten Bulungan Provinsi Kali-mantan Utara (10 KK, berangkat 10 November 2015), Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (5 KK, berangkat 7 Desember), dan di Kabupaten Lewu Timur Provinsi Su-lawesi Selatan (5 KK, berangkat 17 Desember). “Siasanya di Kabupaten Sopeng Pro-vinsi Sulawesi Selatan (2 KK berang-kat 17 Desember), serta di Kabupaten Ogan Kemering Ilir Provinsi Suma-tera Selatan (5 KK berangkat 20 De-sember). Tahun-tahun lalu pernah juga terjadi gagal penempatan, tapi tidak separah ini,” imbuhnya.
Menurutnya, perubahan kemente-rian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kemente-rian Desa PDT dan Transmigrasi juga berpengaruh terhadap kegagalan pe-nempatan. Pasalnya, perubahan juga menyangkut alokasi anggaran ke dae-rah yang menjadi terlambat, khusus-nya untuk dana tugas pembantuan (TP) sehingga penyelesaian fisik lokasi transmigrasi juga terlambat. “Yang gagal penempatan kami alihkan, kami tawarkan ke lokasi lain yang jumlahnya belum terpenuhi. Ada yang mau, tapi ada juga yang tetap bertahan ingin di lokasi itu. Renca-nanya, lokasi yang belum siap akan diluncurkan 2016, tapi juga dinilai dulu oleh pusat layak diluncurkan atau tidak,” ujarnya.
Kasi Penyediaan Bidang Transmigrasi Dinsosnakertrans Kulonprogo Jumi-nah mengatakan, sesuai ketentuan dalam UU No 29 Tahun 2009, setiap transmigran diberikan modal kerja. Besarannya tergantung kemampuan masing-masing daerah.”Pemkab Kulonprogo sendiri mem-berikan Rp 5 juta per KK. Dan semua yang berhasil penempatan tahun ini sudah kami berikan,” ujarnya. (tom/laz/ong)