JOGJA – Masa anggaran tahun 2015 tinggal menghitung hari. Berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mulai mengitung serapan anggarannya. Salah satunya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Kesehatan Da-erah (Jamkesda) yang tahun ini turun serapannya.”Tahun ini turun. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari Jamkesda mencapai Rp 15 miliar,” ujar Kepala UPT Jam-kesda Umi Nur Chariyati, kema-rin (28/12).
Dia menjelaskan, tren penu-runan pemanfaatan Jamkesda memang sudah terjadi sejak periode 2013-2014. Kemudian, tahun 2014-2015 merupakan yang tertinggi. Untuk tahun ini dana yang tidak terserap masih cukup besar mencapai Rp15 miliar dari total Rp 27,9 miliar.Menurut Umi, penurunan pemanfaatan Jamkesda ter-jadi karena semakin banyak warga Kota Jogja yang sudah tercakup dalam Jaminan Kese-hatan Nasional (JKN). Saat ini, jumlah warga yang sudah ma-suk JKN mencapai 81 persen dari total jumlah penduduk. Praktis, jumlah warga yang belum tercakup hanya tinggal 20 persen saja.
Umi mengatakan, meski sera-pan dana Jamkesda tidak cukup besar, pihaknya masih memi-liki utang yang akan dibayar pada 2016. Dia memprediksi jumlah utang yang harus di-bayarkan tahun depan sebesar Rp 1,3 miliar untuk pembayaran rawat inap.”Hanya itu yang bisa dipre-diksi, kalau untuk rawat jalan memang tidak bisa diprediksi-kan. Nanti kita bayarkan 2016,” terang Umi.Dia mengatakan, pada tahun depan dana yang dialokasikan untuk Jamkesda masih tetap sama seperti tahun ini. Itu pun masih ditambah alokasi dana sebesar Rp 1,8 miliar untuk Jaminan Persalinan (Jampersal). Tapi, pemanfaatan dana ini masih menunggu petunjuk tek-nis pelaksanaannya.”Sedangkan untuk dana Jameksda, akan dilakukan evaluasi dan dimungkinkan adanya ra-sionalisasi,” ungkapnya.
Rasionalisasi dapat dilakukan pada anggaran perubahan. Atau jika tahun depan sudah ada integrasi dengan JKN, maka dana yang dialokasikan dapat digunakan untuk pembiayaan iuran bagi peserta JKN dari ka-tegori PBI (penerima bantuan iuran). Tahun ini jumlah pe-serta JKN kategori PBI menca-pai 105.633 jiwa.Namun demikian, hingga sata ini belum diketahui jumlah pen-duduk yang akan diintegrasikan dalam sisten JKN. Hingga kini, belum tahu apakah integrasinya mulai dilakukan tahun depan atau tidak. “Datanya seberapa banyak, kami juga belum tahu karena data itu dari dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi,” terangnya. (eri/ila/ong)