MUNGKID – Pembahasan RancanganPe-raturan Daerah (Raperda) tentang Pengen-dalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang tengah digarappemerintah dan DPRD Kabupaten Magelang tidak me-libatkan partisipasi masyarakat. Ini menda-pat tanggapan negatif dari kalangan masya-rakat. Pemerintah dan DPRD dinilai hanya mengedepankan formalitas semata.”Perda soal lingkungan hidup merupakan hal yang krusial. Saya berpikir, tidak dili-batkannya masyarakat dalam pembahasan raperda, karena hanya mengejar formalitas,” kritik Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Tani Merdeka Chabibullah kemarin (28/12).
Chabib-sapaan akrab Chabibullah meni-lai, pemkab dan DPRD tidak fair dalam membahas Raperda PPLH. Apapun yang menyangkut kebijakan publik, semestinya masyarakat harus dilibatkan. Waktu pem-bahasan yang mepet tak bisa menjadi ala-san tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembahasan raperda tersebut.Mantan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Magelang ini menjelaskan, ber-kait an dengan regulasi, ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan. Yakni, isi regu-lasi, pelaksanaan, dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Ketiga hal ini harus ber-jalan beriringan.”Kalau pembahasan hanya sebatas forma-litas, pemerintah dan DPRD mengalami kemunduran. Ini ruang kebijakan publik. Jadi harus melibatkan masyarakat,” tegasnya.
Organisasi masyarakat yang fokus men-dampingi petani ini berpandangan, Ra-perda tentang PPLH ada kaitanya dengan kebencanaan. Ada lima titik penting yang berkaitan lingkungan hidup dan kebenca-naan di Kabupaten Magelang. Seperti masya-rakat di Merapi, Menoreh, Merbabu, Sum-bing. Mereka harusnya dilibatkan saat pembahasan raperda tersebut.”Selain itu, juga ada yang berkaitan de-ngan lingkungan hidup. Yaitu, perubahan kecamatan menjadi semakin ramai. Di sisi lain ada kawasan pabrik yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Mereka perlu diajak ngobrol,” urainya.
Serikat Tani Merdeka berencana meng-kaji secara intensif draf Raperda tentang PPLH yang tengah dibahas pemerintah dan DPRD. Jika memungkinkan, hasil kajian ini akan disampaikan ke lembaga terkait.Direktur Wahana Lingkungan Hidup In-donesia (Walhi) Jogjakarta Halik Sandera menjelaskan, pembahasan Raperda tentang Lingkungan Hidup semestinya melibatkan partisipasi masyarakat. Waktu yang mepet saat akhir tahun bukan jadi alasan untuk tidak melibatkan keterwakilan masyarakat saat pembahasan raperda.Melalui regulasi, pengelolaan pertambangan di Magelang bisa lebih fokus, mana daerah yang boleh ditambang dan daerah yang terlarang. Jangan sampai, wilayah yang rawan longsor malah menjadi lokasi per-tambangan.(ady/hes/ong)