JOGJA – Manuver Panglima Laskar Ratu Mangkubumi (LRM) Siswanta menduetkan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi dan Raden Mas (RM) Wijoseno Hario Bimo sebagai dwitunggal calon gu-bernur dan wakil gubernur DIJ dinilai terlampau tergesa-gesa. Bahkan, langkah LRM itu terkesan nggege mangsa (prematur) dan cenderung dipaksakan
“Terlalu jauh kalau sekarang sudah bicara dwitunggal segala,” kritik Wakil Ketua DPRD DIJ Dharma Setiawan saat dihubungi tadi malam (28/12). Dharma menyatakan, saat ini tahapan yang ada belum sampai sejauh itu. Alasannya di Kasul-tanan Ngayogyakarta Hadining-rat belum terjadi suksesi. Sultan Hamengku Bawono Ka 10 se bagai raja yang jumeneng atau ber-takhta belum menunjuk calon penggantinya.”Lain halnya kalau sudah ada yang ditunjuk. Sampai sekarang Ngarsa Dalem belum menunjuk putra atau putri mahkota yang akan meneruskan takhta ke-rajaan,” terangnya.
Dikatakan, berdasarkan sejarah di keraton, calon pengganti raja tidak ditunjuk oleh sultan sebelumnya. Ini merunut proses suksesi dari Sultan Hamengku Buwono IX ke Sultan Hamengku Buwono X. HB IX meninggal pada 2 Oktober 1988 dan digan-tikan KGPH Mangkubumi yang kemudian bergelar HB X pada 7 Maret 1989. Proses penunjukan Pangeran Mangkubumi sebagai calon HB X menggantikan ayahanda di-lakukan melalui musyawarah keluarga. Setelah 26 tahun bertakta melalui sabdaraja 30 April 2015, HB X mengganti na-manya menjadi Hamengku Ba-wono Ka 10. Sedangkan melalui dawuhraja 5 Mei 2015, gelar GKR Pembayun berubah menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram.
Kembali suksesi pasca HB IX, musyawarah diikuti seluruh putra-putri dalem HB IX yang terlahir dari empat istri. Jum-lahnya 21 orang terdiri 15 laki-laki dan enam orang perem-puan. “Mereka putra-putri dalem yang punya hak suara,” cerita politikus yang menjadi teman BRM Anindito (GBPH Pakuningrat), salah satu putra HB IX yang lahir dari KRAy Tjiptomurti semasa kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Sedangkan sebagai mediator atau pemandu jalannya musya-warah adalah kakak dan adik-adik HB IX. Di antaranya, seperti KGPH Puruboyo (kakak) dan GBPH Poeger (adik) HB IX. Merujuk pengalaman itu, lanjut Dharma, penentu penerus takhta kasultanan ada di tangan HB Ka 10. Adapun hak suara juga ada di lima putrinya yang lahir dari permaisuri GKR Hemas.”Adik-adik raja atau rayi dalem tentu berposisi sebagaimana pengalaman saat musyawarah keluarga saat membahas calon pengganti HB IX,” katanya.Dikatakan, meski kerap kali tak menunjuk langsung calon penggantinya, namun sultan yang bertakhta telah membe-rika sinyal atau indikasi terkait siapa kandidat yang dipilihnya. Misalnya HB IX memberikan kedudukan pada KGPH Mangku-bumi sebagai lurah pangeran dan sebutan kanjeng di depan gelar gusti pangeran haryo.
Se-dangkan pangeran-pangeran lainnya atau adik Mangkubumi bergelar Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH).Kendati demikian, politikus Partai Gerindra ini menegaskan, proses suksesi sepenuhnya men-jadi kewenangan kasultanan. Dewan memilih menunggu pro-ses tersebut sebagaimana seka-rang tengah berjalan di Kadipa-ten Pakualaman. Terkait dengan Pakualaman, Dharma menyata-kan suksesi menunggu momen-tum 7 Januari 2016.
Bila nantinya RM Wijoseno Hario Bimo atau KBPH Suryodilogo telah jume-neng sebagai KGPAA Paku Alam X, maka proses berikutnya dewan menunggu surat dari Pakualaman.Surat tersebut menjadi bahan bagi parlemen untuk mempro-ses lebih lanjut pengisian jaba-tan wakil gubernur DIJ yang lowong sejak Paku Alam IX wa-fat pada 21 November 2015. “Nanti kami usulkan ke Men-dagri sebelum diteruskan ke Presiden RI,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Nasional (FPKN) DPRD DIJ Sukamto enggan menanggapi manuver dwitung-gal yang diusung LRM tersebut. “Kami tidak ikut-ikut. Suksesi menjadi urusan internal ke-raton dan Pakualaman,” elak Sukamto.Sikap senada juga dilakukan Ketua Paguyuban Dukuh DIJ “Se-mar Sembogo” Sukiman Hadiwijoyo. Dia menegaskan, tidak ingin berbicara menyangkut masalah tersebut. “Belum waktu-nya,” kilahnya. (kus/ila/ong)