OGJA – Meskipun mengalami penundaan pejabat struktural di lingkungan Pemprov DIJ, per-siapan pembentukan kelemba-gaan baru, sesuai dengan Perdais tentang Kelembagaan sudah selesai dilakukan. Salah satunya untuk pemindahan asset, sudah disiapkan kantor untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang baru dibentuk tersebut
Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Bambang Wisnu Handoyo mengatakan, untuk lokasi gedung kantor SKPD baru serta peralatan sudah dilakukan. Untuk kantor, pihaknya me-manfaatkan aset Pemprov DIJ di sekitar Jogja Expo Center (JEC) serta eks gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) DIJ. “Untuk kantor sudah disiapkan, meski masih ada kekurangan, tapi bisa sambil jalan,” jelas pejabat yang akrab disapa BWH ini, kemarin (28/12).
Rencananya, ada tiga SKPD yang akan berlokasi di bekas gedung KPU DIJ serta tiga gedung bekas dinas perindustrian dan koperasi di sekitar JEC tersebut. Menurut BWH, Pemprov DIJ sudah mengajukan pembatalan penghapusan aset empat gedung di sekitar JEC ke DPRD DIJ. Sa-lah satu alasan yang diajukan karena Pemprov DIJ membu-tuhkan gedung untuk enam lembaga baru, yang dibentuk sesuai dengan Perdais tentang Kelembagaan tersebut. “Kami sudah minta pembatalan aset tersebut karena masih dipakai,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemprov DIJ mengajukan penghapusan aset empat gedung tersebut un-tuk digunakan sebagai kawasan Central Business District (CBD) atau untuk kawasan bisnis. Tapi, karena ada penambahan lembaga baru di Pemprov DIJ, ide tersebut dibatalkan.
Terpisah, anggota Komisi B DPRD DIJ Arif Setiadi meng-akui hal itu. Menurut dia, Gu-bernur DIJ sudah pernah mengirimkan surat permin-taan pemindahtanganan aset di sekitar JEC, dan sedang dibahas di Komisi B DPRD DIJ. Tapi, beberapa saat kemudian, gubernur kembali melayang-kan surat permohonan pem-batalan rencana pemindah-tanganan aset tersebut. Dengan alasan akan dijadikan kompleks perkantoran Pemprov DIJ. “Karena ditarik lagi oleh Gubernur DIJ, tidak jadi di-bahas,” jelasnya.Politikus PAN itu mengatakan, merupakan kewenangan guber-nur untuk mengelolanya.
Tapi, lanjut dia, permohonan pem-batalan tersebut menunjukkan ketidaksiapan perencanaan Pemprov DIJ. Menurutnya, Pem-prov DIJ kurang mendalam da-lam perencanaan. “Setahu saya investor sudah melakukan kajian, kami juga sudah melakukan pembahasan. Tapi ditengah jalan ditarik, berarti kan tidak siap dalam perencanaan,” terangnya.Arif mengatakan, harusnya Pemprov DIJ melakukan kajian terkait berbagai hal, termasuk pertumbuhan ekonomi se-perti dalam perencanaan awal. Menurut Arif, seharusnya un-tuk kompleks perkantoran SKPD baru bisa dengan menyewa gedung perkantoran terlebih dahulu. “Kalau alasannya cuma kurang kantor kan bisa sewa gedung dulu,” tandasnya. (pra/ila/ong)