JOGJA – Pemprov DIJ hari ini mengadakan mutasi besar-besaran sejumlah pejabat struk-tural yang tersebar di biro, badan, dinas dan lembaga teknis lainnya. Pelantikan kali ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Da erah Istimewa (Perdais) tentang Kelembagaan. Namun berbeda dengan pelantikan sebelum-nya, mutasi masal ini tidak menyentuh pro-mosi jabatan itu level eselon II. Khususnya pada beberapa jabatan baru di perdais kelem-bagaan ini. “Hanya ada pergeseran saja. Untuk ke lembagaan baru dibiarkan lowong diisi pelaksana tugas (plt),” ungkap sumber di Kepatihan, kemarin (27/12)
Dalam kelembagaan baru, se-dikitnya ada lima jabatan eselon II a dan II b yang ada di lingkungan Pemprov DIJ. Kelima jabatan itu meliputi Assekprov Keistime-waan, kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, kepala Dinas Koperasi dan UMKM, kepala Dinas Komunikasi dan Informa-tika serta kepala Dinas Satpol PP dan wakil kepala Dinas Kebu-dayaan DIJ. Sedangkan untuk eselon III a adalah posisi sekre-taris Parampara Praja.Sumber lain menyatakan, di-biarkannya beberapa posisi kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu lowong ka-rena pemprov akan mengadakan lelang jabatan pada 2016.
Lelang jabatan tersebut sebagai konse-kuensi dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif ber-laku pada 1 Januari 2016. Kebijakan ini tampaknya ber-beda saat pemprov memutuskan meniadakan proses lelang jaba-tan dengan langsung mempro-mosikan Sigit Haryanta men-jadi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) serta Beni Suharsono sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ. Sebelum menjadi kepala dis-hubkominfo, Sigit menjabat kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setprov DIJ. Dia pro-mosi dari eselon II b ke jabatan eselon II a.
Sedangkan Beni pro-mosi dari eselon III a menjadi II b. Jabatan Beni sebelumnya adalah salah satu kepala bidang di Bappeda DIJ.Dengan adanya penundaan pengisian jabatan eselon II a dan II b yang terkait dengan urusan keistimewaan itu, maka pelan-tikan hari ini hanya bersifat pergeseran saja. Yakni dari eselon II a dan II b dimutasi pada jaba-tan yang selevel dan tidak ada promosi dari II b ke eselon II atau dari eselon III a ke eselon II b atau II a.Posisi eselon II a seperti ke-pala dinas, badan, asisten dan inspektorat serta staf ahli guber-nur.
Sedangkan eselon II b pada posisi kepala biro dan wakil kepala Dinas Kebudayaan DIJ. Di antara jabatan kepala SKPD yang dipastikan tidak diutak-atik hanya pada tiga posisi. Yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) DIJ Sigit Sapto Raharjo, Kepala Di-nas Perindustrian dan Perda-gangan DIJ Budi Antono, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Gatot Saptadi. Saat ini ketiga pejabat terse-but tengah menjadi penjabat bupati Bantul, Gunungkidul, dan Sleman. Jabatan sebagai Plt bupati itu baru berakhir April 2016. “Tiga posisi itu tidak akan di geser. Kalau sampai digeser, begitu selesai dari Plt bupati, mereka malah mengang-gur. Jadi sementara dibiarkan pada posisi semula,” terang sumber tersebut.
Terpisah, Assekprov Adminis-trasi Umum Setprov DIJ GBPH Yudhaningrat memastikan pe-lantikan mencakup 850 jabatan. Untuk jabatan eselon II, Gusti Yudha, sapaan akrabnya, mem-benarkan akan melalui me-kanisme lelang jabatan. “Nanti yang banyak promosi adalah jabatan eselon IVa dan eselon III a. Ada yang dari staf da-pat jabatan eselon IV a dan dari eselon IV a naik ke III a,” jelasnya.
Namun untuk pergeseran ese-lon II a dan II b, Gusti Yudha mengaku tak mengetahui. Ala-sannya, meski sebagai asisten mengkoordinasi Badan Kepe-gawaian Daerah (BKD) dan ang-gota Badan Pertimbangan Jaba-tan dan Kepangkatan (Baperja-kat), dia tak banyak terlibat dalam pembahasan. Menurut dia, otoritas ada di tangan gu-bernur dan Sekprov. “Ngarsa Dalem (HB X) dan Pak Sekprov yang tahu,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengapresiasi kepu-tusan pemprov menggelar lelang jabatan tersebut. Meski sebe-tulnya terlambat dibandingkan daerah lain, langkah itu layak dihargai. Sebab, UU ASN mau-pun surat Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi sudah sangat terang mengharuskan adanya lelang jabatan bagi pe-jabat eselon I dan II. Khusus eselon I, di lingkungan pemprov hanya ada satu jabatan yakni Sekprov DIJ.
Enam bulan men-datang atau per 1 Juni 2016, Sekprov DIJ Ichsanuri juga akan memasuki masa pensiun.Bila benar hanya ada pergese-ran jabatan eselon II, Inung sa-paan akrabnya, berharap bebe-rapa SDM pemprov yang sekarang menduduki staf ahli mestinya dapat didayagunakan. Saat ini gubernur memiliki dua staf ahli yakni Hendar Susilowati, mantan kepala Biro Administrasi Pembangunan, dan Riyadi Ida Bagus Salyo Subali yang sebe-lumnya menjabat kepala Dinas Perindagkop dan UKM DIJ. “Ke-timbang beberapa jabatan dibi-arkan lowong,” sarannya.
Namun sumber di Kepatihan menyebutkan kemungkinan posisi dua staf ahli itu akan tetap dipertahankan. Belum ada rasan-rasan menggeser mereka men-jadi kepala SKPD. Alasannya, momentumnya belum tepat. “Nagadina-nya belum pas,” bisik sumber itu. (kus/ila/ong)