JOGJA – Meski Wali Kota Haryadi Suyuti awal Januari nanti akan memulai lelang jabatan, ter-nyata bukan jaminan bebas kepentingan. Apalagi, tahun depan adalah tahun politik di Kota Jogja. Aroma kepentingan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) mulai tercium.Anggota Komisi A Sigit Wicaksono mencium gelagat kepentingan pilwali ini. Hal itu dia tengarai dari pemilihan panitia seleksi (pansel). Jika mereka yang mengisi pansel independen-sinya diragukan, bukan musta-hil pertarungan pilwali sudah mulai.”Siapa saja yang akan duduk di pansel bisa dilihat?” sentil politikus dari Partai Nasdem ini akhir pekan lalu.
Sigit menegaskan, wali kota memang telah menerbitkan Perwal Nomor 63 Tahun 2015. Dari pengamatannya terhadap produk hukum kepala daerah, itu tak lebih dari memaksakan. Alhasil, isinya masih setengah hati. “Hasil akhir seleksi juga tetap ditentukan oleh wali kota,” kritiknya.
Di perwal ini, pansel yang merupakan bentukan wali kota sebagai pembina kepegawaian terdiri dari banyak kalangan. Seperti pejabat di lingkungan pemkot, pejabat dari luar pemkot yang berkaitan dengan bidang tugas jabatan yang lowong, serta akademisi atau pakar, dan profesional.Kemudian, proses selanjutnya akan diawali assessment untuk seluruh pejabat eselon II b. Total pejabat yang menjalani pe nilaian mencapai 24 orang.
Selanjutnya lelang terbuka bagi pejabat eselon III sekaligus promosi ke eselon II. Penilaian dilakukan melalui serangkaian tes, seperti tes psikologi, dan wawancara guna kebutuhan rotasi atau mutasi jabatan.Diungkapkan, jumlah anggota panitia seleksi dari pemkot paling banyak hanya 45 persen. “Meski didominasi oleh anggota di luar pemkot, tapi kewenangannya hanya memberikan penilaian saja, bukan memutuskan pe gawai itu layak menduduki jabatan tertentu,”sesalnya.Apapun hasil penilaian, tetap tergantung wali kota. Bisa saja hasil seleksi pansel tersebut tak menjadi pilihan wali kota. Sebab, penilaian itu hanya sebagai pertimbangan, sedangkan ke-putusan akhirnya menjadi hak prerogratif wali kota.”Makanya kan masih setengah hati. Kesan like and dislike masih tetap tinggi. Tapi itu semua menjadi haknya wali kota,” tandasnya.
Sesuai dengan agenda pemkot, awal tahun 2016 bakal menjadi rotasi terakhir kepemimpinan Haryadi Suyuti dan Imam Priyono. Itulah yang menjadi ke khawatiran. Tak hanya eksternal, di internal balai kota sebenarnya enggan untuk menjadi korban dari kepentingan jangka pendek lima tahunan. Terlebih, PNS dituntut untuk profesional.Wali Kota Haryadi Suyuti menjamin, penerapan lelang jabatan tak akan ada ke pentingan di dalamnya. Panitia seleksi akan bertugas memilih orang yang profesional. Jauh dari subjek-tivitas. Sebab menggunakan unsur penilaian berdasarkan hasil tes.Diungkapkan, seleksi di-lakukan melalui uji kompe-tensi yaitu dari sisi manajerial, teknis, dan sosial kultural. “Pro-sesnya pun transparan bisa diawasi semua pihak. Baik ma-syarakat, dewan, atau siapa pun,” jamin Haryadi. (eri/ila/ong)