SLEMAN – Selama setahun ke depan, seluruh aparatur Pemkab Slemn harus siap-siap gigit jari. Itu karena tidak semuanya bak-al memperoleh tambahan pen-ghasilan berupa honorarium.Hal ini terjadi setelah Pemda DIJ memangkas lebih dari se-paro alokasi honor pegawai negeri sipil (PNS) yang diang-garkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Sleman. Tak ha-nya itu, alokasi biaya dinas ke luar daerah atau kunjungan kerja (kunker) juga dipangkas. “Ini bukan bocoran. Tapi hasil diskusi evaluasi APBD Sleman 2016 dengan tim anggaran DIJ,” jelas Pejabat Bupati Sleman Ga-tot Saptadi kemarin (27/12).
Mengenai alokasi anggaran dan nilai yang dipangkas, Gatot mengaku belum tahu persis. Ala-sannya, hal itu masih terus di-kaji untuk diperoleh kesepakatan.
Gatot menegaskan, pemo-tongan alokasi honor pegawai justru demi kebaikan bersama. Sebab, anggaran yang tersedia hanya dialihkan untuk reward atau semacam tunjangan per-baikan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja. Jadi, tunjangan diberikan kepada pegawai ber-dasarkan kondite dan kinerja masing-masing.Dengan begitu alokasi angga-ran honor yang selama ini dipe-gang tiap satuan kerja perang-katdaerah (SKPD) kini dikelola tim anggaran eksekutif. Dana dicairkan berdasarkan raport kinerja oleh tiap pimpinan SKPD dengan supervisi Badan Kepe-gawian Daerah. “Dana dikelola untuk profesionalisme pegawai. Karena itu tidak boleh ada yang kecewa,” tandasnya.
Gatot berharap, adanya reward seharusnya bisa memacu se-mangat kerja para pegawai agar selalu meningkatkan profesio-nalitas, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).Presensi (kehadiran) yang di-buktikan dengan absen sidik jari menjadi salah satu ukuran penilaian. Juga kesesuaian hasil dari setiap tugas yang dibebankan kepada setiap pegawai.Sedangkan pos biaya dinas luar daerah, alokasi kegiatan kedewa-nan paling banyak disorot. Bagai-mana tidak, untuk sekali kungker dewan ke luar Jawa bisa mengha-biskan dana lebih dari Rp 700 juta. Padahal, setiap bulan dewan mengagendakan 2-3 kali kunker. Di antaranya, ke Jakarta, luar Jawa, dan antar provinsi.
Wakil Ketua DPRD Sleman Sofyan Setyo Darmawan mengaku tidak masalah dana kunker dipangkas. Menurutnya, sepanjang masih proporsional tidak akan mengurangi hasil kinerja dewan. “Kunker diper-lukan untuk konsultasi ke ke-menterian atau daerah lain terkait pokok bahasan raperda atau alat kelengkapan,” dalih politikus PKS itu. (yog/din/ong)