MUNGKID- Kalangan DPRD Kabupaten Magelang berharap pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pe-ngelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dipisah.Alasannya, draf raperda yang akan dibahas dewan dan pe-merintah tersebut, materinya dinilai masih terlalu umum. Jika pembahasan raperda diteruskan, ada kekhawatiran regulasinya tidak berjalan efektif.”Kalau dilaksanakan, raperdanya sulit. Malah tidak bisa diimple-mentasikan,” kata Anggota DPRD Kabupaten Magelang Hibatun Wafiroh kemarin (26/12).
Wafiroh melanjutkan, dalam draf raperda yang diajukanke DPRD, materinya masih me-nyangkup hal umum. Seperti pembahasan kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara, dan lain-nya.Di sisi lain, kalau pembahasanya masih terlalu kompleks, ada kekhawatiran perdanya tidak akan efektif.
Terlebih lagi, waktu pembahasan yang telah di-tentukan hanya dua hari. Jadwal pembahasan Raperda tentang PPLH, mulai Senin (28/12) hingga Selasa (29/12). Selain membahas Raperda PPLH, Pansus juga membahas Raperda tentang Tata Cara Pe-milihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Kades) yang di-prediksi pembahasanya akan berjalan alot.”Belum lagi masalah tidak adanya pembahasan soal pe-nambangan Merapi dan pe-ngelolaan sampah. Jika di-paksakan, saya yakin kualitas pembahasan (Raperda PPLH) tidak memungkinkan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, pem-bahasan raperda ini semestinya melibatkan partisipasi masyara-kat. Melihat jadwal pembahasan yang hanya dua hari, hal tersebut tidak memungkinkan.”Saat berbicara lingkungan hidup, harusnya mendengarkan aktivis lingkungan hidup. Barangkali ada hal-hal krusial yang bisa diakomodir,” urainya.
Ketua Fraksi PAN Achmad Sarwo Edi menyampaikan, isi draf raperda belum ada kearifan lokal dan hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Seharusnya raperda ini menggambarkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada kondisi geografi dan ekologi Kabupaten Magelang. Seharusnya, materi pembahasan mengatur lebih sepesifik persoalan lingkungan yang terjadi dan berkembang di Kabupaten Magelang.”Khususnya persoalan keru-sakan lingkungan akibat pe-nambangan di sekitar Merapi. Juga daerah aliran sungai yang berhulu di Merapi yang kondisinya semakin parah dan mem-prihatinkan,” urainya.
Ia berharap, Raperda tentang PPLH diselaraskan dengan kearifan lokal. Dengan demikian, pembahasan harus ditunda dulu. “Penundaan untuk mem-beri kesempatan pada saudara bupati menyempurnakan. per-soalan lingkungan hidup meru-pakan kebutuhan mendasar. Ini kaitannya dengan warisan anak cucu,” urainya. (ady/hes/ong)