JOGJA – Dana keistimewaan (danais) sebagai pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2012 ten-tang Keistimewaan DIJ harus digunakan membiayai program dan kegiatan yang dijalankan pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA).”Jadi danais jangan digunakan untuk hibah maupun bansos (ban-tuan sosial),” ujar Sekprov DIJ Ichsanuri saat memberikan peng-arahan dalam rapat koordinasi usulan Danais Tahun Anggaran (TA) 2017 di Gedung Radyo Suyoso Bappeda DIJ belum lama ini.
Ichsanuri juga mewanti- wanti agar pemerintah kabupaten dan kota se-DIJ proaktif menyosia-lisasikan masalah tersebut dan selalu berkoordinasi dalam satu pintu. Yakni antara Bappeda kabupaten dan kota se-DIJ dengan Bappeda DIJ.Kepala Bappeda DIJ Tavip Agus Rayanto mengharapkan agar Bappeda kabupaten dan kota se-DIJ mensinergikan program dan kegiatan yang dibiayai danais dengan basis kewilayahan.”Gunakan bujet sektoral dengan melihat aspek budaya, tata ruang, kelembagaan, dan pertanahan,” katanya.
Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Kementerian Keuangan RI Ahmad Yani meng-informasikan, danais TA 2017 diusulkan sebesar Rp 1,57 tri-liun. Mekanisme pencairannya lewat tiga tahap. Yakni tahap I (15 persen), tahap II (65 persen) dan tahap III (20 persen).Menurut dia, penilaian ke-layakan program dan kegiatan usulan danais dilakukan kemen-terian atau lembaga terkait yang menangani kewenangan keisti-mewaan DIJ.
Adapun penilaian kelayakan didasarkan atas kese-suaian antara usulan dengan program prioritas nasional, kesesuaian antara usulan dengan perdais, kewajaran nilai program dan kegiatan.”Selain itu ditentukan dengan asas efisiensi dan efektifitas serta hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan danais,” ujarnya. (kus/ila/ong)