ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
SIAP DIKRITIK:Kejari Bantul Ketut Sumedana dalam suatu kesempatan dengan wartawan di Bantul.

Siap Tombok, jika Anggaran Kejari Cupet

Pelantikan Ketut Sumedana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul pada 10 Desember lalu seolah menjadi energi baru penindakan hukum di Bumi Projo Tamansari. Ada banyak gebrakan yang dijanjikan bekas Kepala Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Apa saja?
ZAKKI MUBAROK, Bantul
TERBUKA dan low profile. Itu kesan pertama kali yang tampak pada sosok Ketut Sumedana. Itu, tidak seperti sosok pejabat instansi penegak hukum yang melekat se-lama ini. “Kejaksaan akan terbuka dengan apa pun pemberitaan yang berkaitan dengan kegiatan kami,” ucap Ketut mengawali pembicaraan saat perkenalan dirinya kepala kalangan pers di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.Bahkan, pemberitaan negatif yang menerpa Korps Adhyaksa sekalipun. Ketut berjanji akan bersikap terbuka. “Kalau ada yang jelek dikroscek dulu,” pintanya.
Kepada awak media, Ketut banyak bercerita tentang sepak terjangnya terjun dalam bidang penegakan hukum. Mulai awal karirnya sebagai Kasi Sospol di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB), Kasi Penuntutan Kejati NTB, Kepala Satgas Penuntutan di KPK, Koordinator di Kejati Jawa Timur hingga sebagai Kajari termuda saat memimpin Kejari Gianyar, Bali. Saat itu, bapak dua anak tersebut masih berusia 38 tahun.”Saat masih di KPK, pernah menangani kasus pak Aulia Pohan, besan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dan pengadaan mo-bil damkar (pemadam kebakaran) seluruh Indonesia,” bebernya.
Pria kelahiran 25 Agustus 1974 ini menyadari banyak kendala yang dihadapi dalam pene-gakan hukum. Salah satunya adalah keter-batasan anggaran. Setiap tahunnya, Kejari hanya mendapatkan porsi anggaran maksimal dua penanganan kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Tentu ini bukan alokasi anggaran yang ideal untuk menciptakan daerah yang bebas korupsi. “Jangan dibandingkan dengan (anggaran) KPK. Unlimited mereka,” ungkapnya.
Saking terbatasnya, Ketut mengaku pernah mengeluarkan uang pribadi untuk pena-nganan kasus saat dirinya masih menjabat Kajari Gianyar. Kala itu, serapan anggaran penanganan kasus tipikor di Kejari Gianyar mencapai 120 persen. “Dalam setahun saya pernah menangani hingga delapan perkara,” tambahnya.Pria kelahiran Singaraja ini tak menampik bila praktik ‘tombok’ akan dilakukannya kembali selama berada di Bantul. Mengingat, jarak lokasi Pengadilan Tipikor Jogja cukup jauh dari Bantul. “Menghadirkan saksi di pengadilan kan juga butuh uang. Mereka harus kita kasih makan,” ujarnya.
Sebagai pimpinan Korps Adhyaksa Bantul, Ketut berjanji akan bekerja dengan cepat. Setidaknya, dalam dua bulan ke depan akan ada penanganan kasus tipikor yang naik ke tingkat penyidikan.
Meski begitu, Ketut menegaskan, akan memprioritaskan pena-nganan kasus korupsi yang dinilai mempu-nyai efek langsung kepada masyarakat kecil. Misalnya, penanganan kasus penyeleweng-an beras untuk keluarga miskin. “Berbagai laporan dari masyarakat akan tetap kita tindaklanjuti,” tegasnya.Tetapi, kata Ketut, berbagai laporan masya-rakat belum tentu dapat masuk ke tahapan berikutnya. Itu tergantung hasil kajian yang dilakukan. Bila tidak memenuhi, Kejari akan memanggil sang pelapor dan memberikan keterangan langsung. (jko/ong)