JOGJA – Puro Pakualaman menyatakan kesiapannya untuk mengumumkan paugeran yang berlaku, termasuk dalam hal pengang-katan Adipati Pakualaman. Saat ini, draf pau-geran sudah rampung dan berada di tangan pangeran pati Kanjeng Bendoro Pangeran Hario (KBPH) Prabu Suryodilogo, dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan.”Bahannya sudah disiapkan, sudah di tangan beliau (KBPH Prabu Suryodilogo), kita sudah kasih masukan,” ujar Penghageng Urusan Pembudayan Puro Pakualaman Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Kusumo Parasto, kemarin (25/12)
Untuk waktu, pihaknya berha-rap sebelum jumeneng 7 Ja-nuari 2016 nanti. “Ndak tahu beliau, harapanya sebelum ju-menengan,” lanjutnya.Penasihat Kepanitian Jume-nengan tersebut mengatakan, pengumuman paugeran di Puro Pakualaman penting, un-tuk memberi tahu masyarakat tentang paugeran. Menurut dia, di internal Puro Pakualaman sendiri sudah memiliki pen-galaman empiris sejak PA I hingga PA IX, tentang tata cara pengangkatan Adipati Pakualaman. “Supaya masy-arakat ceto (gamblang), pau-geran itu juga ceto, syaratnya jelas,” tandasnya.
Kusumo membeberkan be-berapa isi paugeran, seperti calon Adipati Pakualaman itu berdasarkan urutan anak raja, bukan urutan anak istri. Hal itu jika raja tidak memiliki pra-meswari atau permaisuri. Selain berdasar paugeran, ada aturan dalam pranatan yang juga ha-rus dijalankan oleh calon Adi-pati Pakualaman. Seperti yang akan dijalankan 7 Januari nanti, yaitu jumeneng dalem, dan kirab.Dalam UU nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ, lanjut Kusumo, juga sudah mensya-ratkan jumeneng Adipati Pa-kualaman dilakukan dengan prosesi adat dan lokasinya yang juga harus berada di Bangsal Sewotomo Puro Pakualaman. “Untuk jumeneng itu ada tata aturannya, dan itu sebaiknya masyarakat tahu,” jelasnya.
Sebelumnya Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ Suharwanta mengaku telah diundang untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD), terkait pelaksanaan UU nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ, terutama terkait pasal 43 UUK DIJ. Menurut dia, sebagai jami-nan keberlanjutan pemerintahan di DIJ, yaitu Sultan Hamengku Buwono yang bertahkta sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahkta sebagai wakil gubernur, Keraton dan Puro Pa-kualaman perlu menyesuaikan dengan persyaratan menjadi gubernur dan Wagub. Hasil penyempurnaan dan penyesu-aian diumukan ke publik. “Ka-rena nantinya Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahkta, akan menjadi gubernur dan Wagub DIJ,” ujar-nya. (pra/jko/ong)