SLEMAN- Para petani tidak perlu khawatir jika mendengar isu tentang kelangkaan pupuk bersubsidi di awal musim tanam 2016. Bisa jadi, itu lantaran kelompok tani belum mengambil jatah yang disusun berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
Kemungkinan lainnya, karena belum turunnya peraturan gubernur/peraturan bupati yang mengatur tentang distribusi pupuk bersubsidi. Sebab, produsen pupuk di bawah komando PT Pupuk Indonesia (Persero) hanya bisa menyalurkan pupuk subsidi sesuai RDKK di wilayah yang telah ada payung hukumnya.
Kendati begitu, jika ada keterlambatan regulasi, pupuk tetap bisa didistribusikan dengan mengacu perbup tahun sebelumnya. Di wilayah DIJ, pupuk bersubsidi disalurkan oleh PT Petrokimia Gresik dan khusus urea oleh PT Pusri.
Supervisor PT Petrokimia DIJ Agus Ardiansyah menjamin, distribusi pupuk tepat sasaran karena melalui pengawasan dan pengamanan ekstra. Hanya kelompok tani yang telah menyerahkan RDKK melalui kepala desa, yang diteruskan ke dinas, dilanjutkan ke kios resmi, bisa memperoleh jatah. Pada 2016, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen pupuk tersebut mengalokasikan 91.850 ton.
Rinciannya, 9.750 ton ZA, 3.670 ton SP-36, 24.250 ton NPK, dan 12.890 ton organik. Sedangkan Pusri menglokasikan 41.290 ton urea.”Gudang kami selalu punya stok untuk kebutuhan selama tiga minggu ke depan. Jadi, kami pastikan stok aman,” ujarnya kemarin (22/12).
Agus tidak menampik masih banyak kendala distribusi pupuk, sehingga kerap menimbulkan miskomunikasi, yang berujung munculnya isu pupuk hilang di pasaran. Misalnya, keterlambatan penyusunan RDKK, sehingga saat masuk musim tanam, pupuk subsidi belum bisa didistribusikan. Bahkan, ada petani tak terdaftar dalam kelompok tani, namun butuh pupuk, dan masih banyak petani belum menerapkan pemupukan berimbang dan cenderung berlebihan, sehingga membutuhkan pupuk melebihi RDKK.
RDKK juga memerlukan rekomendasi teknis dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Di sisi lain, kebutuhan pupuk petani memang belum sepadan dengan kemampuan pemerintah dalam memberi subsidi.
Humas Petrokimia Widodo Heru mengilustrasikan, kebutuhan selama 2015. Merujuk RDKK, petani se-Indonesia butuh 13,5 juta ton. Tapi, pemerintah pusat hanya punya dana Rp 32 triliun, yang jika diimplementasikan hanya bisa mendapatkan pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton.
Karena itu, petani yang berhak menerima pupuk subsidi diseleksi ketat. Hanya mereka yang punya lahan maksimal 2 hektare.”Pupuk subsidi tidak boleh dijual eceran. Apalagi dipaking ulang. Pengecer yang nekat melanggar diancam sanksi pidana,” tegasnya.
Untuk menghindari pengecer nakal, produsen pupuk memberi tanda berupa bag code dan membedakan warna. Urea berwarna merah muda, sedangkan ZA oranye. Pupuk subsidi semua putih.
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Sleman Widi Sutikno mengatakan, pemupukan secara berlebihan justeru bisa berdampak kurang maksimal. Agar hasil optimal, pemupukan harus berimbang dengan komposisi 5:3:2. Maksudnya, tiap luasan 1 hektare lahan sawah ditabur pupuk organik 500 kilogram, NPK 300kilogram, dan 200 kilogram urea. “Pemupukan ideal bukan hanya menyuburkan tanah, tapi bisa meminimalisasi hama,” jelasnya.
Sistem tanam mina padi makin menjadi primadona petani. Dengan sistem kolam air dalam, kotoran ikan sekaligus berfungsi sebagai pupuk alami.(yog/din/ong)