JOGJA – Pada 1990-an ekonomi syariah mulai berkembang di Indonesia. Hal ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat. Berbeda dengan bank konvensional, Bank Muamalat tidak mengandalkan sistem bunga bank. Sebab, bank ini berpijak pada hokum halal dan haram sesuai ajaran agama islam. Padahal, lembaga yang dipercaya untuk mengukur halal dan haramnya produk ekonomi syari’ah adalah MUI.
“Untuk memperkuat posisi tersebut, MUI mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN),” kata Muhammad Nursalim saat ujian promosi doktor di UIN Sunan Kalijaga, Rabu (23/12).
Menurutnya, ada tiga jenis fatwa yang dikeluarkan MUI. Yakni, fatwa halal LP POM MUI, fatwa dari komisi fatwa MUI dan fatwa dari DSN. Pada saat yang sama, arah ekonomi Indonesia cenderung ke arah neoliberal. Hal ini ditandai dengan disepakatinya pasar bebas pada KTT APEC di Bogor 1994. “Ini membuat para pelaku perbankan dan masyarakat harus memilih antara bank konvensional dengan bank syariah,” terang kepala KUA Kecamatan Temon, Sragen ini.
Dalam penelitian ini, Nursalim mengkaji arah ideologi ekonomi dari fatwa-fatwa MUI yang terkait dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Kajian meliputi hukum normatif terhadap buku-buku kumpulan fatwa MUI, kumpulan fatwa DSN MUI dan daftar produk halal di Indonesia. Karya riset Muh. Menurutnya, ada karakter ideologi ekonomi fatwa-fatwa MUI pada umunya netral yakni 87,4 persen.
Hal ini sesuai kecenderungan arus globalisasi yang mengedepankan liberalisasi ekonomi, fatwa-fatwa ekonomi MUI ternyata tidak larut dalam pusaran globalisasi. Bahkan, sejumlah fatwa (0,2 persen) cenderung membela kaun miskin (populis). Tapi ada juga fatwa-fatwa (12,4 persen) cenderung ke arah ideologi ekonomi neo-liberal.
Penyerapan ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme ke dalam fatwa ekonomi MUI tidak memiliki pola baku. Ada yang muncul segera setelah pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau peraturan. Misalnya, pada fatwa tentang Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan fatwa tentang penggusuran. Untuk HaKI, awal diberlakukannya di Indonesia adalah ketika World Trade Organisation (WTO) membentuk TRIPs Council, yakni badan yang ada di bawah WTO yang bertugas mengawasi perdagangan HaKI.
“Sebagai negara anggota WTO, Indonesia akhirnya menerbitkan 7 UU yang berkaitan dengan HaKI (Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Merk, Hak Cipta),” terangnya.
Menurut promovendus, faktor yang memungkinkan terserapnya ideologi neoliberalisme dan populisme ke dalam fatwa MUI adalah karena lembaga itu membatasi kriteria halal-haram pada 2 aspek yaitu zat dan akad. Untuk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dibatasi pada ada tidaknya unsur haram secara zat pada suatu produk. Sementara untuk bisnis syariah, Dewan Syariah Nasional hanya membatasi pada benar tidaknya suatu akad/kontrak.
“Ini untuk menghindari adanya unsur riba, gharar, tadlis, atau judi pada setiap transaksi bisnis. Faktor lain yang menyebabkan terserapnya ideologi neoliberalisme ke dalam fatwa MUI adalah memakaian hilah untuk mensiasati riba. Hilah menggambarkan pragmatisme MUI dalam mengembangkan ekonomi syari’ah untuk mengimbangi pesatnya perkembangan ekonomi modern,” terangnya. (mar/hes/ong)