HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
SISTEM RING: Petugas keamanan memasang police line di lokasi pengukuran lahan calon lokasi bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).
KULONPROGO – Satgas A dan B dari BPN DIJ kembali mendapat hadangan warga penolak bandara yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT). Penghadangan terjadi di Peduku-han Kragon II, Palihan, Temon, kemarin (22/12)
Tim dari BPN tidak bisa me-lanjutkan pengukuran dengan alasan jaminan kemananan dari aparat kepolisian kurang. Kepala BPN Kulonprogo Mu-hammad Fadhil mengatakan, saat mencoba melakukan pen-gukuran kerapatan titik-titik luar di satu titik perempatan di Pedukuhan Kragon II, tim menda-pat penolakan. Alasannya, dukuh Kragon II tidak ada. “Sementara Kades Palihan tidak mau menunjuk peng-ganti dukuh yang bisa mene-mani petugas BPN untuk menunjukkan batas-batas lahan,” terangnya, kemarin.
Fadhil menyatakan, sedianya BPN tinggal melanjutkan pe-ngukuran delapan persen lahan yang tersisa. Dengan adanya gangguan itu, BPN mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolres Kulonprogo AKBP Yu-lianto untuk memberi jaminan keamanan dengan menurunkan petugas lebih banyak guna men-sterilkan lokasi pengukuran.”Saya sudah mohon kepada pak kapolres agar kami di-back up dengan anggota keamanan yang memadai selama proses pengukuran lahan untuk ban-dara,” katanya.
Fadhil menambahkan, untuk pengukuran jalan dan fasilitas umum lainnya, BPN tidak wajib mengikutsertakan pihak desa. Sebab titik-titiknya sudah dike-tahui dan hanya perlu melaku-kan perapatan patok, sehingga cukup di-back up oleh pihak keamanan saja. Namun pihak kepolisan tampaknya ingin me-libatkan pihak desa agar semua bisa menjadi lebih jelas. “Kami menghormati itu. Tapi sebetulnya tanpa pihak desa bisa dilakukan, yang penting ada jaminan kemanan bagi kami di lapangan,” tegasnya.
Menurut Fadhil, terkait masa-lah setuju atau tidak setuju ter-hadap pembangunan bandara sudah selesai ketika putusan kasasi IPL (Izin Penetapan Lo-kasi) dari Mahkamah Agung (MA) ditetapkan. Pengukuran lahan ini merupakan proses yang harus dilakukan. Setelah semuanya diketahui dan diumumkan se-lama dua minggu atau 14 hari, disitulah warga bisa komplain soal kebenaran hasil pengukuran. Komplain yang diajukan, sudah bukan terkait setuju atau tidak setuju pembangunan bandara. Sebab hal itu sudah final setelah penetapan IPL oleh MA. “Ma-syarakat bisa mengajukan kebe-ratan atau komplain terhadap hasil pengukuran kami, sebelum data diserahkan kepada tim appra-isal (penaksir harga),” ujarnya.
Fadhil menegaskan, pihaknya saat ini tengah mengejar target pengukuran 100 persen dari tenggat waktu yang diatur dalam undang-undang, yakni sampai 7 Januari 2016. Saat ini dari total 645 hektare atau 3.338 bidang tanah untuk bandara, yang su-dah berhasil diukur mencapai 92 persen. “Menyisakan delapan persen saja,” ungkapnya.
Targetnya akhir Desember 2015 delapan persen lahan itu sudah selesai. Fadhil mengungkapkan, sebetulnya bisa saja BPN tidak mengukur delapan persen lahan yang tersisa. Namun selama masih bisa diupayakan, hal itu akan dilakukan. “Supaya warga tidak merugi dan mendapatkan nilai ganti rugi yang semestinya,” tegasnya.
Diungkapkan, terkait pengu-kuran sistem blok seharusnya dilanjutkan dengan sistem bi-dang. Namun jika hal itu tak memungkinkan dilakukan, BPN bisa menggunakan data di kantor pertanahan dan pemerin-tah desa untuk mencari bidang-bidangnya. Artinya, dengan data yang ada sudah layak diu-mumkan. “Untuk sisa lahan yang masih memungkinkan untuk diukur tetap diupayakan. Hal itu ber-gantung dengan pihak keamanan, ini kan kepentingan negara dan proses pengadaan tahan ini su-dah tidak bisa mundur lagi,” ungkapnya.
Proyek Manajer Pembangunan Bandara Baru DIJ Sujiastono menjelaskan, proses pengadaan tanah bandara tidak serta merta dalam waktu yang singkat. Te-tapi sudah melalui proses yang cukup panjang. Proses itu juga didasari dengan regulasi yang ada, di antaranya UU No 2/2012, Perpres No 71/2012, Peraturan Kepala BPN RI No 5/2012. Termasuk regulasi lain yang berkaitan dan sejalan dengan itu. Pengadaan tanah itu dila-kukan selama 30 hari kerja, dengan batas akhir 7 Januari 2015. Terkait hal itu, secara data di lapangan dan di atas kertas sebetulnya sudah bisa dipakai. Tetapi tetap perlu me-lihat per bidang dalam rangka untuk proses ganti rugi.”Karena penggantian itu tidak hanya luas tanah, tetapi ada fisik dan nonfisik,” jelasnya.
Bentuk fisik itu meliputi luas tanah, bangunan, pohon, saluran air, sumur, dan semua saja yang bisa dilihat dengan mata. Semen-tara nonfisik di antaranya, peker-jaan warga, bangunan yang me-miliki nilai sejarah. “Semua akan dinilai oleh Satgas B,” ungkapnya. Dijelaskan, tujuan pemerintah dalam mengganti dan meng-gunakan lahan ini tidak spontan menggusur. Tetapi juga mem-berikan ganti rugi secara layak dan adil, maka harus melalui proses yang panjang seperti ini. “Kalau tidak diidentifikasi dan diukur secara pas, nanti data tidak akurat warga sendiri yang rugi,” terangnya.
Pada bagian lain, Sujiastono menuturkan, pembangunan bandara New Yogyakarta In-ternational Airport (NYIA) sangat diperlukan. Selain un-tuk menyejahterakan ma-syarakat Kulonprogo, juga karena bandara Adisutjipto sudah tidak mungkin lagi di-kembangkan. Kondisinya sudah sangat padat, awal dibangun bandara itu berkapasitas 1,5 juta. Sementara saat ini kapa-sitas penumpangnya sudah mencapai 7 juta. “Lima atau sepuluh tahun lagi kemungkinan mencapai 10 juta,” ungkapnya.
Sujiastono mengungkapkan, dampak positif dibangunnya bandara tetunya terbukanya lapangan pekerjaan. Itu bisa dilihat dari kondisi bandara yang sudah beroperasi sekarang. “Merupakan proyek nasional, di mana AP sendiri memiliki tanggung jawab untuk mendong-krak kesejahteraan masyarakat di sekitar bandara,” tuturnya.
Terpisah, Ketua WTT Martono menyatakan, pihaknya tetap akan menolak bandara dan penguku-ran sampai kapan pun. Kendati demikian, konsentrasi massa WTT sempat terpecah saat tim BPN melakukan upaya pengukuran di dua lokasi, yakni sebagian Si-dorejo dan Kragon II.”Saat tim mengukur Kragon, kami datang terlambat, tidak banyak karena terbagi dua. Se-bagian berjaga di Sidorejo,” ujarnya.Martono menilai upaya tim BPN untuk tetap mengukur la-han yang tidak diperbolehkan warga WTT telah memicu aksi perlawanan. Dia juga mengriti-si warna cat merah-putih yang digunakan untuk patok. “Kami akan melapor ke kodim karena warna lambang negara kok di-tempatkan di tanah,” ucapnya. (tom/ila/ong)