JOGJA – Mekanisme pendataan Kartu Menu-ju Sejahtera (KMS) yang selalu fix akhir tahun tampaknya perlu diubah. Sebab, data KMS tersebut merupakan basis data untuk jaminan warga kurang mampu di Kota Jogja. Terutama Jaminan Pendidikan Daerah (JPD).Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) JPD Kota Jogja Suryatmi menjelaskan, dengan pen-dataan KMS yang selalu fix akhir tahun, peng-anggaran JPD menggunakan basis data tahun sebelumnya. Seperti tahun ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD berse-pakat menganggarkan Rp 31 miliar
“Nanti akan diubah di ABT (Anggaran Belanja Tambahan),” tutur Suryatmi di Balai Kota Jogja, kemarin (22/12).Dia menjelaskan, setiap tahun pihaknya memang selalu men-gubah nilai JPD. Ini karena data KMS tiap tahun berubah. “Kalau turun, berarti anggaran-nya mengalami penurunan. Kalau naik ya ditambah,” terangnya. Anggaran JPD ini memang diperuntukkan membiayai siswa pemegang KMS. Mereka yang mengantongi kartu KMS cukup melegalisir ke kelurahan. Kemudian, didaftarkan di seko-lah untuk mendapatkan verifi-kasi dari UPT JPD.Untuk tahun ini, basis data penganggaran JPD ini berdasar-kan jumlah pemegang KMS tahun lalu. Tahun ini jumlah pemegang KMS 15.173. Kemu-dian, anggarannya mengguna-kan basis data tahun 2014 ber-jumlah 17.550.”Kalau pendataannya untuk tahun depan sudah ada, di peng-anggaran menggunakan data itu (baru),” tuturnya.
Selain untuk jaminan siswa pemegang KMS, anggaran se-besar itu juga dialokasikan un-tuk yang lain. Seperti bantuan pendidikan dan beasiswa. “Ban-tuan pendidikan untuk 306 siswa mencapai Rp 710 juta,” tuturnya.Besarnya jaminan inilah yang menurut Kepala Bagian Humas Sekretariat Kota (Setkot) Jogja Tri Hastono menarik warga luar Kota Jogja berganti kartu keluarga. Mereka banyak yang berpindah alamat secara admi-nistratif di Kota Jogja.”Faktornya mereka juga ingin bersekolah di SMA favorit di Kota Jogja. Juga adanya jaminan pendidikan ini,” ungkapnya. Jaminan pendidikan memang tak hanya menyasar siswa pe-megang KMS. Siswa non-KMS yang tak mampu juga bisa menda-patkan bantuan pendidikan. Ini bisa diwujudkan dengan mengajukan surat keterangan tak mampu. (eri/ila/ong)