JOGJA – Dana desa tahun 2016 untuk Provinsi DIJ sudah ditransfer ke kas daerah Pemprov DIJ. Totalnya sebesar Rp 287,69 miliar. Dana tersebut untuk dibagikan pada 392 desa yang tersebar di DIJ. Agar dana desa tersebut bisa segera dicairkan, para bupati di DIJ diminta segera mengecek penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) 2016.
Penyusunan RKPDes yang nantinya dituangkan dalam APBDes, sangat penting untuk pencairan dana desa 2016 yang sudah ditransfer ke rekening daerah tersebut.
Kepala Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ Benny Suharsono mengatakan, dana desa 2016 totalnya Rp 287,69 miliar dan sudah ditransfer ke daerah. Dana tersebut untuk dibagikan pada 392 desa di DIJ. Tapi untuk pencairannya sangat tergantung penyelesaian RKPDes, dan APBDes di masing-masing desa.
“Perlu kami ingatkan ini dulu, bahwa RKPDes sudah ditetapkan atau belum. Kalau itu sudah ada, Januari sudah bisa dimulai,” ungkapnya kemarin (22/12).
Benny mengingatkan, pengalaman pada awal 2015, di mana RKPDes, dan APBDes ditetapkan pada April 2015, sehingga proses pencairan dan penggunaan dana desa tidak optimal. Penundaan tersebut juga berpengaruh terhadap pencairan dana desa, yang terbagi dalam tiga termin tersebut. “Makanya Pemprov DIJ dan pemkab akan terus mendorong desa segera menetapkan RKPDes, sehingga dana bisa segera dicairkan,” ujarnya.
Menurut dia, Pemprov DIJ menginginkan agar serapan dana desa 2015 yang minim, tidak terjadi lagi pada 2016 nanti. “Kepentigan kami di Pemprov DIJ dan pemkab, mengawal sesuai rencana APBDes masing-masing, serta serapannya maksimal. Intinya itu,” tandas Benny.
Dikatakan, untuk penggunaan dana desa tahun anggaran 2015, untuk termin satu dan dua sudah terserap 100 persen. Dan saat ini masih dalam proses peningkatan serapan untuk termin ketiga. Diakuinya, penyerapan dana desa termin ketiga ini waktunya mepet, kurang lebih hanya satu bulan. “Idealnya termin ketiga sudah dicairkan sejak Oktober, tapi pada kenyataannya baru bisa dicairkan akhir November,” ungkapnya.
Benny menambahkan, pada prinsipnya, desa siap untuk melaksanakan mekanisme peraturan pencairan dana desa. Tapi, lanjut dia, perlu pembiasaan bagi desa untuk bisa menggunakan dana desa yang turun sesuai perencanaan awal. Tidak hanya asal penyerapan. “Kuncinya membiasakan tertib administrasi, kalau hanya asal menghabiskan (anggaran) gampang, tapi ini menghabiskan dengan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIJ Alfiah membenarkan, dana desa 2016 untuk DIJ sudah ditransfer dari pusat ke Pemprov DIJ. “Itu langsung ditransfer dari KPPN pusat ke daerah, tidak melalui kami,” ungkapnya. (pra/jko/ong)