HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
HAMPIR SELESAI: Tim dari BPN menunjukkan peta hasil identifikasi
KULONPROGO – Aksi saling dorong dan adu mulut kembali terjadi antara warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) dan tim BPN, kemarin (18/12). Ketegangan dalam proses identifikasi dan pengukuran lahan bandara di Pedukuhan Sidorejo, Glagah, Temon ini dianggap sebagai ke-salahpahaman semata. Sementara progres pengukuran dan iden-tifikasi lahan kali ini sudah mencapai 99 persen di blok Pedukuhan Sidorejo
Dengan demikian, lahan yang tersisa tinggal di Pedukuhan Kragon II, Desa Palihan. Per-nyataan itu disampaikan Kasi Survei dan Pengukuran BPN Kulonprogo Obed Tri Pambudi usai melakukan pengukuran. Menurutnya, pengambilan data di lapangan sudah dilaku-kan secara optimal. BPN juga tidak ingin nantinya disalahkan hanya karena pekerjaan tidak tuntas.Diungkapkan, sepanjang bisa dilakukan pengukuran dengan pengamanan, tim BPN tetap jalan terus sampai mendapatkan data valid. “Hasil data pengu-kuran blok di Sidorejo ini nanti akan diolah sehingga bisa memunculkan data per bidang, dengan batas-batas senyatanya,” ujarnya.
Obed mengatakan, untuk sistem blok sementara belum bisa di-ketahui berapa bidang tanah yang telah diukur. Namun, progres hingga pengukuran kemarin su-dah mencakup dua blok lahan milik enam warga Sidorejo. “Selebihnya belum dapat di-ukur karena dibatasi jalan dan lebih dulu terjadi keributan dengan warga penolak bandara tadi,” katanya.
Kendati demikian, hasilnya akan segera diketahui setelah dicocokkan dengan data yang ada di kelurahan. Bagi warga yang bersedia, mereka akan di-undang untuk menghitung data tanaman dan segala yang ada di atasnya. Namun, bagi warga yang tetap tidak bersedia didata, itu justru menjadi keru-gian warga yang bersangkutan. Sebab, tim BPN otomatis tidak memiliki data valid soal tanaman dan aset di atas tanah tersebut. Sementara data itu juga akan digunakan tim appraisal untuk penilaian harga. “Kalau kami tidak bisa identi-fikasi dan inventarisasi data, nanti jadi tidak valid. Karena kami tidak bisa hanya kira-kira dan nantinya tidak bisa mengu-mumkan datanya,” kata Obed.Plt Kabid Pengukuran Kanwil BPN DIJ Rudi Prayitno menam-bahkan, secara keseluruhan capaian tim di lapangan sudah mengukur 92 persen dari total lahan calon bandara. Dengan demikian, saat ini tersisa delapan persen yang belum diukur.”Lokasi yang bermasalah ting-gal delapan persen. Tergantung nanti upaya keamanan bagai-mana,” ungkapnya.
Dijelaskan, di Sidorejo, Glagah pengukuran menggunakan sis-tem blok. Sistem ini akan di-lakukan pula di sejumlah lahan di Kragon II, Desa Palihan. “Su-dah kami coba optimal tapi tidak mau diukur. Kami tidak mau ribut,” terangnya.Tim BPN sempat menunjukkan hasil kinerjanya dengan menunjukkan peta yang sudah dilengkapi dengan titik area bandara yang di garis dengan warna merah. Garis merah yang mirip arsiran menunjukkan la-han yang sudah berhasil di ukur per bidang. Sedangkan hasil sistem blok di Pedukuhan Sido-rejo dan Kragon II muncul dengan garis bukan arsiran. “Itu sebetulnya bukan arsiran, jika di-zoom itu merupakan pe-tak bidang tanah, untuk area tegalan memang memanjang, jadi terlihat seperti arsiran. Pe-dukuhan Sidorejo dengan sistem blok tampak dengan petak kotak yang tidak ada garis-garis merahnya,” ucap Rudi.

Tim BPN dan WTT Nyaris Bentrok

Pantauan Radar Jogja, proses pengukuran dimulai pukul 08.00 WIB, anggota kepolisan dari Polres Kulonprogo yang ber tugas melakukan pengamanan ber-kumpul di Balai Desa Glagah. Sekitar pukul 09.00 WIB, ang-gota bergeser ke salah satu rumah warga di pedukuhan setempat yang dijadikan posko tim BPN.Tim negosiasi dari BPN di-dampingi Assda II Triyono ber-gerak ke timur melalui jalan desa yang dikenal dengan Jalan Diponegoro dengan kawalan ketat kepolisan.
Sementara, Sat-gas A dan B dari BPN bergerak ke utara menuju Jalur Jalan Lin-tas Selatan (JJLS) dan melakukan pengukuran. Proses pengukuran dilakukan dari JJLS ke selatan masuk ke pemukiman di Pedukuhan Si-dorejo. Hingga di satu titik pe-rempatan jalan desa masih di pedukuhan setempat, tim ber-henti. Saat itulah puluhan war-ga WTT mulai meluapkan ke-marahannya. Mereka merangsek mendekati tim BPN dan warga pemilik lahan yang ikut dalam proses pengukuran. Ring atau garis polisi akhirnya dipasang. Aksi saling dorong dan adu mulut tidak terhindarkan, beberapa warga bahkan terlihat tidak kuasa menahan emosinya, laiknya orang kesurupan me-reka ditenangkan oleh warga yang lainnya.
Ketegangan akhirnya mereda, setelah tim BPN menarik diri dan kembali ke rumah salah satu warga yang dijadikan posko tim BPN. Sementara warga WTT tetap bertahan di salah satu ruas jalan di Pedukuhan Sido-rejo dan terus mengamati per-gerakan Tim BPN.Ketua WTT Martono mengung-kapkan, keributan terjadi ka-rena adanya kesalahpahaman. Tim sempat berhenti di salah satu ruas jalan, sementara war-ga curiga tim melakukan peni-tikan jalan di mana WTT tidak mengizinkan karena berasum-si itu fasilitas umum yang masih digunakan warga. “Ya tadi sedi-kit terjadi gesekan, karena ada pelanggaran kesepakatan,” ungkapnya.
Menurutnya, hal seperti itu sebetulnya tidak pelru terjadi seandainya kesepakatan tidak dilanggar. Warga juga sudah mencoba saling mengendalikan, bahkan mengizinkan tim mela-kukan pengukuran tanah milik warga yang mengizinkan tanah-nya diukur.”Tetapi jangan sekali-kali me-nitik yang tidak diperbolehkan. Jangan memancing, itu tadi keributan biasa,” ujarnya.Martono menegaskan, WTT akan terus memantau dan mengawal pergerakan tim untuk memastikan tidak ada tanah warga WTT yang dititik. Sementara itu, pengukuran dengan sistem blok dinilai sama dengan mencuri, di mana warga tetap tidak akan menyetujui hasil pengukuran itu.”Menerapkan sistem blok sama saja mencuri, karena secara otomatis lahan kami ikut terukur. Tetapi biarlah, yang jelas me-reka tidak akan mendapatkan berkas dari kami,” tegasnya. (tom/ila/ong)