RADAR JOGJA FILE
ISI KESENJANGAN: Sejumlah pengojek saat berada di pangkalan ojek di Sleman.
SLEMAN – Sempat beredarnya kabar pe-larangan kendaraan roda dua yang dijadikan transportasi umum, membuat beberapa tukang ojek cemas. Pasalnya, sesuai UU 22 tahun 2009, kendaraan roda dua tidak dimaksudkan untuk angkutan publik. Terlebih dengan sempat ber-edarnya surat edaran dari Menteri Perhubung-an Ignasius Jonan yang melarang transportasi umum roda dua berbasis aplikasi, meski akhir-nya dicabut kembali.Realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan trans-portasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak. Kesenjangan itulah yang selama ini diisi oleh ojek, dan beberapa waktu terakhir oleh layanan transportasi berbasis aplikasi
Atas dasar itu, akhirnya ojek dan transportasi umum ber basis aplikasi dipersilakan tetap ber-operasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat ter-penuhi dengan layak. Salah satu ojek pangkalan Dwi Riyanto berharap ojek jangan dilarang. Terlebih profesi ini sudah menjadi tumpuan hidup-nya selama ini. “Kalau kendar-aan roda dua dilarang untuk ngojek, lantas kami (tukang ojek) disuruh kerja apa,” ungkap Dwi yang sering mangkal di perempatan Condongcatur, Depok, Sleman ini, Jumat (18/12).Dwi mengaku, penghasilan yang dia peroleh sebagai tukang ojek memang tak besar. Ken-dati demikian, hasil kerja terse-but setidaknya bisa menyambung kehidupan keluarganya. “Saya sudah 30 tahun jadi tukang ojek konvensional. Kalau kami yang kecil ini juga ikut dilarang, lalu bagaimana dengan hidup ke-luarga di rumah,” keluhnya.
Dwi menuturkan, daerah ope-rasi yang dijalaninya tidak ter-lampau jauh. Itu pun hanya meliputi jalanan di dalam per-kampungan. Selain itu, lanjutnya, pengendara ojek konvensional yang biasa mangkal juga mem-peroleh pendampingan dari polisi terkait kepatuhan berlalu lintas. “Motor selalu kami cek, pe-numpang juga pakai helm dan tidak pernah ngebut. Kita ini jadi percontohan ojek taat lalu lintas di Sleman,” ungkapnya.Dia berharap, apapun kebija-kan pemerintah yang berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah, dalam hal ini seperti tukang ojek, harus disertai dengan solusi. “Sebaiknya jangan hanya melarang tanpa ada solusinya. Kami hanya masyarakat kecil yang cari uang dengan cara halal,” ucapnya.
Sementara itu, peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Lilik Wachid Budi Susilo mengatakan, ojek bukanlah permasalahan yang besar. Lilik mengutarakan, yang menjadi permasalahan ma-syarakat adalah memastikan layanan transportasi umum da-pat diterima semua orang. Pe-merintah, katanya, harus sece-patnya dengan komprehensif menyediakan layanan umum masal dan sifatnya layanan dasar.”Pemerintah belum dapat memberikan sistem layanan transporasi dasar yang bagus,” terangnya.Di sisi lain, Lilik memaparkan, hampir semua kota di Indonesia tidak didesain untuk layanan angkutan umum masal. Kota-kota di Indonesia umumnya didesain untuk kendaraan pri-badi. Cirinya, semua tempat basisnya jalan, ruas jalan, dan bukan simpul.”Pusat kegiatan selalu di ruas jalan. Harusnya kalau mem-buat buat mal, universitas, se-kolah dekatkan dengan stasiun atau halte,” ungkapnya,
Namun, selama ini lokasinya selalu jauh dari halte. Jadinya masyarakat memilih mengguna-kan kendaraan pribadi. “Ang-kutan umum harusnya berhen-tinya di simpul. Bukan muter cari penumpang,” paparnya.Dia menggarisbawahi, akar permasalahnya saat ini adalah bagaimana menyelaraskan laya-nan angkutan umum dengan tata kota. Angkutan umum, ujar Lilik, tidak untuk menjemput penumpang satu per satu. Tapi membentuk sesuai jalan di kota. “Susah kalau tata kotanya tidak mendukung angkutan umum. Jalur atau koridor angkutan baiknya bulat atau radian, bisa juga lurus sejajar pulang pergi. bukan muter-muter,” katanya. (riz/ila/ong)