JOGJA – Hingga kini, di Indonesia baru Kota Jogja yang memiliki produk hukum peraturan daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Saat ini yang sudah ada baru tingkat provinsi, itu pun hanya di DKI Jakarta. Tentunya, perda ini menjadi aturan baru untuk mengerem pembangunan berbasis ekonomi. Apalagi, di Kota Jogja mulai banyak tanah kosong tanpa bangunan. Itu bukan karena tak bertuan, tapi masih berkonflik dan belum selesai izinnya
“Kalau berdiri setelah ada Perda (No 1 tahun 2015) RDTRK, berarti ya mengikuti zonasinya,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bap-peda) Kota Jogja Edy Muhammad, kemarin (18/12).Edy menjelaskan, aturan ini ber-sifat mengikat. Artinya, permoho-nan baru jika tak sesuai dengan RDTRK pasti bakal ditolak. “Kami sudah sosialisasikan ke masyara-kat. Pembangunan harus me-nyesuaikan RDTRK,” katanya.
Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Jogja Wahyu Handoyo meng-ungkapkan, Jogja merupakan kota pertama di Indonesia yang sudah mendapat penetapan dari Dirjen Tata Ruang Kemen-terian Pekerjaan Umum. “Proses penantian cukup lama karena pendampingan dari kemente-rian. RDTRK mengatur spasial untuk pola dan struktur ruang secara lebih detail,” terangnya.Wahyu menambahkan, dalam Perda RDTRK sudah diatur zo-nasi kewilayahan sesuai struktur ruang. Antara lain, zona perkan-toran, perdagangan dan jasa, pen-didikan, pelayanan umum serta permukiman. Tiap kecamatan sudah dibagi tiap zonasi tersebut. “Itu menjadi acuan. Baik dari segi kondisi eksisting, sektoral, utilitas hingga konsepsi kota ke depan seperti apa,” jelasnya.
Dengan demikian, setiap per-izinan pendirian bangunan ha-rus mengacu pada zona ke-wilayahan tersebut. Sehingga tidak serta merta setiap lahan yang kosong dapat dibangun bangunan. Misalnya pada zona permukiman, maka tidak di-perkenankan untuk bangunan sektor jasa seperti hotel atau perkantoran.Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Suwarto menuturkan, melalui perda tersebut seharus-nya pengendalian pembangunan bisa lebih ketat. “Sekarang ting-gal peran pemkot untuk menegak-kan perda tersebut. Pembangu-nan harus bisa dikendalikan. Jangan sampai, kawasan heri-tage justru tergusur akibat per-kembangan kampung,” pesan mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RDTRK ini. (eri/ila/ong)