KULONPROGO – Sebagaimana yang dijadwalkan sebelumnya, kemarin (16/12), tim pengukur lahan calon bandara di Temon Kulonprogo melanjutkan pengukuran. Namun sebagaimana yang diprediskikan, tim mengalami kesulitan untuk melakukan pengukuran di wilayah atau basis Wahana Tri Tunggal (WTT).
Kendati akhirnya bisa mengukur beberapa bidang tanah, namun pergerakan tim yang terbagi dalam Satgas A dan B mendapat pengawasan dan pengawalan ketat dari warga WTT.
Dari pantauan di lapangan, di Pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah, tim pengukuran lahan harus bersitegang dengan warga WTT saat akan mengukur tanah milik warga yang mengizinkan lahannya diukur namun berada di wilayah WTT. Massa WTT berkumpul dan mencoba menghadang tim pengukur saat masuk ke wilayah mereka.
Tidak ada aksi anarkistis dalam penghadangan itu, namun tim tetap dipaksa beradu argumen, termasuk meminta aparat desa dibekali surat kuasa sebelum melakukan pengukuran lahan di Sidorejo. Hal itu menyebabkan proses pengukuran yang seharusnya selesai dalam sehari kemarin, tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Dan akan dilanjutkan hari ini (17/12).
Di Pedukuhan Sidorejo, massa WTT berkumpul sejak pagi. Saat tim pengukuran datang dikawal petugas, kentongan langsung dibunyikan dan massa WTT langsung berkumpul. Saat perwakilan WTT beradu argumen dengan tim BPN, yang lainnya membunyikan kaleng atau botol yang diisi dengan batu kerikil.
“Bisa lihat sendiri tadi, ada resistensi atau penolakan dari masyarakat terhadap proses pengukuran yang dilakukan BPN, namun kami akan tetap jalan terus,” kata Kepala BPN Kulonprogo Muhammad Fadhil, kemarin (16/12).
Fadhil mengungkapkan, warga mempunyai persepsi lain, yakni jika lahan yang diukur sebelahnya tidak ada (tidak ikut menyaksikan atau menolak,red), maka proses pengukuran tidak bisa dilaksanakan, kendati tanah yang akan diukur itu sudah bersertifikat.
“Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 1 PP 24 tahun 1997, semestinya itu tetap bisa diukur, karena kalau toh itu belum bersertifikat juga bisa diberi tanda patok, kendati sifatnya sementara. Tetapi mereka tetap menolak dan menghadang langkah kami,” ujarnya.
Menurutnya, aparat keamanan sebetulnya bisa melakukan penyeterilan, sehingga warga yang berkepentingan saja yang ikut dalam proses pengukuran. Jika tidak diseterilkan, siapa pemilik, siapa penggarap, siapa berhak siapa, dan yang tidak, akhirnya membaur menjadi satu, dan justru akan mengganggu.
“Jadi saya mohon kepada pihak keamanan, agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Termasuk jika kesepakatan antara pemilik lahan yang berbatasan tidak didapat, BPN bisa membuat berita acaranya. Sehingga jelas tetap ada catatan, bahwa kesepakatan atau tanda tangan yang bersebelahan tidak didapatkan, itu dimungkinkan dalam Pasal 19 Ayat 1 PP 24 Tahun 1997.
“Tadi belum ada penyeterilan, jadi sekali lagi, kami mohon back up dari pihak keamanan, supaya kita bisa melaksanakan tugas dengan lancar,” katanya lagi.
Dalam proses pengukuran di Pedukuhan Sidorejo, ada beberapa yang berhasil dititik. Hal itu menjadi BPN merasa optimistis, saat warga konsisten memegang kesepakatan awal, yakni pemilik tanah yang membolehkan tanahnya diukur dihargai haknya untuk menunjukkan batasnya, maka proses pengukuran akan berlangsung lancar.
“Termasuk saat mengukur lahan yang bersebelahan, petugas akan mengambil batas dalam. Artinya, pemilik lahan yang ada di sebelahnya tidak kena atau dirugikan, karena yang diambil batas dalam, sementara patoknya juga ada,” ujarnya.
Fadhil menyatakan, penolakan yang dilakukan warga, sebenarnya sudah mengganggu aparat BPN dalam menjalankan tugas. Dan hal itu bisa masuk ranah pidana, yakni melanggar Pasal 211 KUHP. Sehingga jika gangguan dan ancaman masih saja terjadi, tidak menutup kemungkinan petugas di lapangan akan membuat catatan.
“Seperti tadi, tugas kita benar-benar menjadi stag. Kami tidak bisa jalan. Tapi kami tetap optimistis, warga akan memahami itu. Akan kami coba mengedepankan proses negosiasi dengan mereka, saya yakin mereka masih bisa menerima pengertian dari kami,” katanya.
Sementara itu, Ketua WTT Martono menyatakan, sesuai kesepakatan awal warga yang tanahnya bleh diukur, silakan dilakukan penitikan. Warga WTT hanya akan melakukan pengawalan tanpa tindakan anarkistis. “Memang yang boleh diukur disilakan, asalkan jangan menitik tanah milik warga yang tidak boleh,” ucapnya.
Terkait tanah Letter C yang masih menjadi objek sengketa, dan tanah-tanah seperti makam dan masjid, perlu dibicarakan secara intern sebelum tim melakukan sesuatu. Menurutnya, jika tetap dipaksakan, akan rawan konflik dan bisa memecah belah persaudaraan.
“Jadi, warga WTT memang sudah mengajukan syarat untuk melakukan pentikan di daerah-daerah yang boleh-boleh saja, untuk tanah Leter C dan fasilitas umum, seperti makam dan masjid dibicarakan terlebih dahulu,” imbuhnya.
Dikatakan Martono, saat ini proses pengukuran tanahnya baru kepada warga yang boleh-boleh saja, belum mengukur tanah milik warga yang tidak memperbolehkan tanahnya diukur. “Silakan tim selesaikan tanah yang boleh-boleh diukur dahulu, kenapa harus memaksakan, karena yang boleh-boleh saja belum selesai,” tandasnya. (tom/jko/ong)