SLEMAN- Gelaran Pilkada 2015 agaknya cukup “menyita” waktu para wakil rakyat di DPRD Sleman. Tak ayal, agenda “piknik” ke luar daerah pun menjadi tertunda dan menumpuk di penghujung tahun.
Informasi di lingkungan kantor parlemen, jadwal padat kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah sebagai “ganti” jatah yang tertunda karena pilkada. Sebab, semua dewan adalah tim sukses peserta pilkada.
Bagaimana tidak, mulai Selasa (15/12), seluruh anggota dewan ,”bedhol desa” ke Lombok. Kunjungan empat badan dewan seolah menjadi “bonus” setelah lelah mengurus pilkada.
Padahal, seminggu lalu, mereka terjadwal kunker ke Jawa Barat. Pada bulan lalu, para wakil rakyat telah melncong ke Balikpapan, Kalimantan Timur; Bali; dan Jakarta. Lalu, minggu depan, masih ada jadwal kunker yang telah menunggu, yakni ke Jakarta.
Saking “padatnya” agenda kerja dewan, rapat-rapat dengan eksekutif kerap dikebut hingga malam hari. Itu saja tidak cukup. Gedung dewan mulai jarang dipakai karena rapat-rapat konsinyering pun lebih sering dilaksanakan di rumah makan.
Pada kunjungan ke Lombok kemarin (15/12), pemberangkatan dibuat terpisah untuk kamuflase agar kantor dewan seolah masih “hidup”. Sebab, setiap kali agenda kunker dewan, kantor wakil rakyat nyaris tak ada kegitan. Ada yang dijadwalkan berangkat pagi, siang, dan malam. Kunker hampir selalu melibatkan 50 anggota dewan plus minimal 8 pendamping dari staf sekretariat DPRD.
Kunjungan ke Lombok direncanakan selama empat hari sampai Jumat (18/12). Kunker empat alat kelengkapan dewan menelan dana sedikitnya Rp 700 juta. “Biaya itu untuk akomodasi dan penunjang seluruh kegiatan di Lombok,” beber Sekretaris DPRD Sleman Sutadi Gunarto.
Menurutnya, semua kegiatan dewan telah diagendakan melalui rapat Badan Musyawarah. Pihaknya hanya berperan sebagai fasilitator.
Wakil Ketua DPRD Inoki Azmi Purnomo menyatakan, kunker Lombok merupakan kegiatan yang telah lama direncanakan dalam anggran perubahan APBD 2015.
“Semua (50 anggota) ikut. Untuk empat badan,” katanya.
Inoki tak menampik bahwa dalam setiap evaluasi anggaran, gubernur selalu memberi catatan agar ada pemangkasan anggaran kunker. Inoki berdalih, hal itu sudah dilakukan. Dari semula direncanakan tiga kali, hanya dilaksanakan sekali.
Menurut Inoki, kunker Lombok untuk studi banding terkait pengelolaan anggaran dan pengembangn pariwisata, dan penjadwalan anggaran. “Hasilnya diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja dewan,” katanya.
Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman Hempri Suyatna menyayangkan sikap dewan yang tetap “hobi” ngelencer secara “bedhol desa”.
Menurutnya, pemangkasan anggaran kungker sesuai evaluasi gubernur seharusnya dijalankan menyeluruh. Bukan berdasarkan kebutuhan alat kelengkapan dewan. “Dari semula tiga jadwal adi satu kali itu, kan, hanya badan saja. Atau komisi saja. Harusnya berlaku untuk semua kegiatan kunker,” sindirnya.
Pernyataan Hempri didasarkan pada agenda kungker bulanan dewan, yang rata-rata dua hingga tiga kali dalam sebulan. Biasanya, ke Jakarta; Jawa Barat, Jawa Tengah, Atau Jawa Timur yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Dan sekali ke luar Jawa. “Sekarang kondisinya lebih parah. Seingat saya, periode lalu, kunker luar Jawa hanya sekali setahun,” ungkapnya.
Hempri berharap, evaluasi gubernur ke depan bukan sebatas saran. Tapi lebih tegas mencoret anggaran kunker yang berlebihan.(yog/din/ong)