Beri Kemudahan Perizinan Para Investor
BANTUL – Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) terus berupaya memberikan kemudahan perizinan kepada para investor. Salah satu upaya yang segera ditempuh adalah mendorong fasilitas pelayanan izin secara terpadu.
Kepala Disperindagkop Bantul Sulistyanta mengatakan, Disperindagkop telah memiliki konsep pelayanan izin secara terpadu. Bentuknya, proses berbagai perizinan dan penanaman modal akan berada dalam satu atap. Untuk merealisasikannya, Bidang Penanaman Modal Disperindagkop akan digeser dan bergabung dengan Dinas Perizinan. “Sebetulnya ini amanah keppres,” terang Sulis, sapaan akrabnya, kemarin (15/12).
Di berbagai daerah, pelayanan secara terpadu ini dipegang badan perizinan terpadu dan penanaman modal. Tak tertutup kemungkinan pemkab Bantul juga akan menggunakan nama serupa.
Sulis menyadari realisasi fasilitas pelayanan izin secara terpadu ini bukan perkara gampang. Membutuhkan sejumlah proses yang cukup panjang karena berkaitan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Karena itu, Sulis berharap bupati Bantul terpilih pada 2016 nanti segera merealisasikannya. “Karena membutuhkan perda,” ucapnya.
Menurutnya, proses perizinan dan penanaman modal selama ini berjalan lancar, meskipun bidang penanaman modal dan perizinan berada di dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berbeda. Meski begitu, Sulis tak menampik bila pelayanan izin secara terpadu dapat lebih mempermudah investor.”Dulu kalau ada kendala bisa langsung segara kami tangani,” ungkapnya.
Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro menyatakan, memang perlu ada reformasi birokrasi agar pelayanan umum dapat berjalan lebih maksimal. Salah satu caranya melalui pembenahan SOTK. “Seperti dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar) sebaiknya dipecah menjadi dua menjadi dinas kebudayaan dan dinas pariwisata,” tandasnya.
Pertimbangannya, banyak seniman besar DIJ berasal dari Bantul. Bila disbudpar dipecah para seniman akan lebih mudah mengakses dana keistimewaan (danais). Di samping itu, kucuran danais yang akan diterima pemkab Bantul juga akan lebih besar.
Prinsipnya, kata Nur, dewan mendorong perubahan SOTK asalkan demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.(zam/din/ong)