JOGJA – Informasi ancaman pecat bagi para kader PDIP di DIJ, khususnya yang ada penyelenggaraan pilkada 9 Desember kemarin, yakni Bantul, Sleman dan Gunungkidul, bukan isapan jempol. Hingga kemarin, DPD PDIP DIJ sudah resmi mengusulkan pemecatan terhadap lima kadernya di Bantul.
Mereka yang diusulkan dipecat antara lain Heru Joko Widodo (mantan pengurus DPC PDIP Bantul), Basuki Rahman dari Sanden (Pengurus DPC periode lalu dan anggota DPRD Bantul), Sutanto Nugroho (mantan pengurus DPC PDIP), Rajud Sukasworo dari Kasihan (Pengurus DPC), dan Mugimin dari Imogiri (mantan pengurus DPC PDIP).
Ketua DPD PDIP DIJ Bambang Praswanto mengatakan, lima nama kader PDIP dari DPC Bantul tersebut, pantas untuk Dipecat. “Mereka pantas dipecat, karena tak patuh pada rekomendasi DPP PDIP untuk mendukung pasangan calon yang diusung partai,” tegasnya, kemarin (15/12).
Ditambahkan, kelima kader tersebut telah mbalelo menentang keputusan partai yang mengusung Hj Sri Surya Widhati dan Misbhakul Munir sebagai calon bupati dan wakil bupati Bantul. “Usulan pemecatan ini telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat yang mengaturnya dalam Surat Keputusan Partai yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” tandasnya.
“Mereka dinyatakan melanggar rekomendasi DPP yang juga merupakan AD ART partai,” lanjutnya.
Dengan pelanggaran tersebut, Bambang juga menegaskan, kelima mantan kader tersebut tak lagi diperbolehkan menggunakan segala sesuatu yang berhubungan dengan PDI Perjuangan. “Jangan sampai masyarakat bingung dan terpengaruh,” imbuhnya.
Wakil Sektetaris Badan Pemenanan DPD PDIP DIJ Andriana Wulandari menambahkan, kader-kader yang melakukan pelanggaran tersebut telah ditindak tegas sesuai pasal 3 dan 4 SK 310 A tentang pemenangan pilkada. “Di pasal tersebut disebutkan bahwa yang tidak menaati rekomendasi partai, akan diberikan sanksi organisasi, dan usulan pemecatan inilah bentuk sanksi tegas kami,” ujarnya.
Namun hingga saat ini, SK pemecatan tersebut masih diproses di DPP dan belum kunjung turun. Bambang juga menegaskan bahwa yang berhak mengeluarkan SK pemecatan hanya DPP. “Yang sudah ada baru untuk Sri Muslimatun dari Sleman kemarin. Yang lain masih kita tunggu,” ungkapnya.
Bambang menambahkan, tidak menutup kemungkinan akan kembali muncul usulan dari DPC untuk memecat kadernya yang tidak loyal lainnya. Seperti diketahui, di pilkada tiga kabupaten di DIJ, suara calon bupati dan wakil bupati yang diusung PDIP jeblok dan gagal total. “Yang GK (Gunungkidul,red) baru diindikasikan, tapi belum ada klarifikasi dan usulan dari DPC GK. Sehingga belum ada proses usulan apa pun ke DPP,” pungkasnya. (riz/jko/ong)