KULONPROGO – Tim pe-ngukuran lahan calon ban-dara dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemkab Kulonprogo dan Angkasa Pura I, akhirnya bertemu dengan warga yang keberatan tanahnya diukur, di Rumah Makan Saiyo, Wates, Kulonprogo, kemarin (14/12). Dalam kesempatan ini dijelaskan regulasi serta perundang-undangan yang terkait izin penetapan lokasi (IPL) dan proses pengukuran lahan calon bandara.”Pertemuan untuk menginfor-masikan kepada warga yang keberatan tanahnya diukur
Hal ini penting dan perlu disam-paikan karena ini menyangkut hak-hak para pemilik bidang tanah, termasuk apa yang ada di atasnya,” terang Sekda Kulonprogo Ir RM Astungkoro usai pertemuan. Astungkoro menjelaskan, me-reka yang keberatan coba di-jelaskan, karena banyak fakta yang menegaskan pengukuran itu wajib dilakukan. Tidak diukur pun bisa, tetapi mereka justru akan rugi karena hak-hak me-reka bisa tidak terinvetarisasi. “Dalam kesempatan ini kita juga menginformasikan bahwa Satgas A dan B akan tetap melanjutkan kegiatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” jelasnya.
Kepala BPN Kulonprogo M Fadil menambahkan, sesuai UU No 2 Tahun 2012 tentang Pe-ngadaan Tanah, di pasal 5 di-nyatakan pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setelah pemberian ganti ke rugian atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempe-roleh kekuatan hukum tetap. Sementara pada pasal 8 juga menyatakan pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepen-tingan umum, wajib mematuhi ketentuan dalam UU ini. “Ke-tentuan undang-undang itu salah satunya yang harus diin-ventarisasi dan diidentifikasi oleh satgas A dan B,” imbuhnya.
Menurutnya, warga yang me-nolak tanahnya diukur nantinya justru akan merugikan diri me-reka sendiri, karena apa yang ada tidak bisa menggambarkan dan dinilai. “Kami melaksana-kan ini atas dasar rasa sayang kami agar mereka tidak dirugi-kan di kemudian hari. Tetapi mereka mengatakan dengan data lama tidak apa-apa, artinya mereka siap menerima konse-kuensinya,” ujarnya.
M Fadil menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan pe-ngukuran di lahan yang tersisa. Sedikitnya ada 220 bidang tanah yang belum diukur. Rinciannnya di Desa Palihan 80 bidang, dan di Desa Glagah 140 bidang. “Dasar-dasar hukum sudah kami sampaikan semua, ter masuk konsekuensi paling pahit, di mana pengukuran tanah harus jalan terus karena undang- undang mengamanatkan seperti itu,” tegas Fadil.
Diterangkan, sesuai Pasal 95 Perpres 71 Tahun 2012 pihak PT Angkasa Pura bisa memohon pengosongan lahan. Karena dengan adanya IPL ini, maka terjadi perubahan izin penggu-naan tanah, yang tadinya boleh untuk macam-macam kini khu-sus untuk bandara baru. “Termasuk jika dikaitkan undang-undang tata ruang, maka pemanfaatan area tidak sesuai kemanfaatan ruang ada sanksi pidananya. Terget penye-lesaikan pengukuran dan in-ventarisasi 28 – 30 Desember 2015,” terangnya.
Sementara itu, Ketua WTT Martono menyatakan warga WTT tetap tidak akan memperboleh-kan lahannya diukur atau dititik. Menurutnya, penolakan peni-tikan itu juga rangkaian dari penolakan bandara di Temon. “Kami menghargai tim untuk menyampaikan sosialisasi ini, tapi kami berharap mereka juga menghargai warga yang meno-lak,” ucapnya.
Martono menilai, apa yang disampaikan dalam sosialisasi kali ini hanya menjelaskan atu-ran-aturan yang berdasarkan IPL. Padahal, IPL itu sebatas izin penetapan lokasi, bukan satu-satunya standar yang dipakai untuk menggusur warga. “Kami tetap siap menghadang. Kita tidak akan membuka ruang, termasuk konsekuensi harus ke pengadilan akan kami layani. Kami tetap akan melakukan penolakan sampai titik darah penghabisan. Kita akan meng-hadang dengan tidak anarkistis,” ujarnya. (tom/laz/jko/ong)