JOGJA – Direktur sekaligus pemilik PT IJMS yang merupakan salah satu dealer sepeda motor asal Jepang dilaporkan empat mantan karyawannya ke Polda DIJ. Langkah itu diambil setelah keempat mantan karyawan telah bekerja puluhan tahun, tiba-tiba diberhentikan dan dilaporkan ke Polres Sleman.
Direktur utama berinisial DL itu dilaporkan ke Polda DIJ dengan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Nomor : 8/1135/XII/2015/DIY/SPKT pada 8 Desember lalu. Keempat mantan karyawan DL yang melapor adalah Ismutriningsih, Agustina Subiyanti, Agus Riyanto Raharjo dan Sudaryono.
Kuasa hukum keempat mantan karyawan, Kurniawan Sutrisno, dari YLBH Tri Dharma Adisutjipto menuturkan, keempat karyawan yang sudah bekerja selama bertahun-tahun itu tiba-tiba dipecat dan dituntut ke Polres Sleman.
“Saudara DL melaporkan keempat klien kami ini terkait proses biaya administrasi penarikan kredit motor. Mereka dilaporkan DL dengan tuduhan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan 378 KUHP tentang penipuan,” ujar Kurniawan kepada Radar Jogja, kemarin (13/12).
Sebelumnya, DL selaku owner dan direktur utama tiba-tiba menuduh keempat karyawannya menggelapkan 97 unit motor kredit yang seharusnya ditarik dari konsumen yang mengalami kredit macet. Kenyataannya, motor-motor tersebut sudah diambil kembali oleh konsumen dengan membayar angsuran yang tertunggak, denda plus biaya administrasi.
“Pada tanggal 25 November keluar intern office letteryang menyatakan tidak pernah ada biaya administrasi penarikan motor. Padahal kebijakan itu sudah ada sejak 10 Mei 1999 ditandatangani langsung oleh DL dan general manager (GM) saat itu Yohanes Mujita,” terang dia.
Surat kebijakan baru atauintern office lettermenjadi landasan DL untuk melaporkan keempat karyawannya dengan alasan penggelapan uang perusahaan dan penipuan terhadap konsumen. DL pun mengklaim keempat mantan karyawannya itu merugikan dirinya Rp 970 juta.
“Perhitungannya adalah satu motor dinilai kerugian Rp 10 juta, dan ada 97 unit motor yang diklaim DL tidak kembali ke gudang, karena jika seharusnya ditarik (dari konsumen) berarti ada stok 97 motor. Jadi totalnya ada Rp 970 juta yang dianggap digelapkan klien kami,” papar Kurniawan.
Kurniawan menyebutkan, tuduhan itu dilemparkan DL dari jumlah motor yang ditarik selama periode September-Oktober. Ia pun melanjutkan, tuduhan DL kepada keempat kliennya sangat tidak masuk akal karena semua catatan pembayaran angsuran dan denda terdokumentasi dengan baik.
“Kami punya bukti-buktinya dan sebab itu kami melaporkan balik DL ke Polda DIJ dengan menggunakan pasal 263 (pemalsuan dokumen) dan pasal 335 KUHP. Masih banyak pasal yang akan kita tuntutkan, tapi akan dipelajari lebih lanjut,” tandasnya.
Yohanes Mujita, mantan GM PT IJMS menyebutkan, bahwa peraturan tentang biaya penarikan administrasi pernah diterbitkan PT IJMS. Saat itu Mujita bersama dengan DL menandatangani langsung kebijakan perusahaan tentang tata cara dan biaya administrasi penarikan.
“Dulu yang mengeluarkan kebijakan saya dan DL. Dulu dia tidak mau mengeluarkan biaya untuk debt collector jika menarik motor, maka saat itu saya berinisiatif biaya dibebankan ke konsumen,” tuturnya.
Dirinya merasa ikut bertanggung jawab untuk memperjuangkan nasib keempat mantan karyawan yang kini berstatus tersangka. “Mereka itu dulu bawahan saya. Saya sama-sama bekerja di PT IJSM dengan mereka, dan saya tahu persis sifat mantan bos saya (DL),” kata dia.
Selama ini mekanisme pembayaran angsuran atau denda sesuai aturan yang dikeluarkan DL pada 10 Mei 1999. Anehnya, saat keempat mantan karyawan ini dilaporkan ke Polres Sleman pada 15 November, aturan tersebut masih belum dicabut. Aturan itu baru diganti dengan kebijakan baru pada 25 November atau 10 hari setelah pelaporan DL ke Polres Sleman. “Intinya DL mau menghapus kebijakan ini untuk menjebak para pegawainya,” tambah Mujita.
Dari penuturan keempat mantan karyawan, mereka sesungguhnya sudah bekerja sangat lama di PT IJMS yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Jogja. Ismutriningsih, mantan Kabag Kredit,misalnya sudah bekerja 15 tahun, sementara Agus Riyanta sudah bekerja 16 tahun. Agustina Subiyanti bahkan sudah bekerja selama lebih dari 23 tahun.
“Saya tidak tahu kenapa dituduh seperti ini. Kami bekerja seperti biasa dan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku,” kata Ismutriningsih atau yang akrab disapa Nining. (riz/jko/ong)