JOGJA – Kemiskinan masih men-jadi permasalahan yang belum dapat diatasi di Indonesia. Dalam waktu dekat, Kementerian Sosial (Kemensos) akan membentuk Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang khusus me-nangani kemiskinan. Disamping itu, banyaknya perbedaan di bebe-rapa lembaga dalam menentukan indikator kemiskinan, membuat kemensos juga perlu menyeragam-kan indikator yang digunakan. Itu diungkapkan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa dalam Laporan Hasil Penelitian Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan di Hotel Santika Premiere Jogja, Jumat (11/12)
Dijelaskan, untuk dirjen penanga-nan fakir miskin, saat ini sedang diusulkan ke Tim Penilai Akhir (TPA). “Struktur organisasinya sudah selesai, Kepres sudah turun, keputusan Menpan, Permensos sudah keluar,” katanya.Dijelaskan, ketika struktur terse-but terbentuk, maka ada beberapa tugas kemensos terkait fakir mis kin dapat lebih signifikan. Dia berharap, adanya unit ini membuat penanga-nan fakir miskin dapat lebih baik serta mempersempit kesenjangan sosial ekonomi.
Khofifah menjelaskan, dari data survei Bank Dunia yang dilakukan dari 2010-2014 ada peningkatan rasio ketimpangan pendapatan atau kesenjangan ekonomi. Survei yang dirilis tahun ini, menunjukkan rasio gini In-donesia 0, 408 persen. Angka itu meningkat jika dibanding survei tahun 2008 yakni 0,35 persen. “Menurut RPJMN akhir 2016 diharapkan bisa 0,39 persen dan di akhir pemerintahan pada 2019 bisa 0,36 persen,” ujar Khofifah.
Sementara itu, terkait dengan penyusunan indikator tersebut, harapannya sekaligus menjadi acuan data bagi lembaga yang berkepen-tingan. Kemensos saat ini sedang memformat basis data. “Supaya punya basis data terpadu yang bisa dijadikan referensi bagi program pembangunan di daerah dan sek-tor masing-masing,” katanya.
Ini penting dilakukan, sebab hingga kini masih terjadi perbe-daan data perihal penentuan indi-kator kemiskinan. Seperti di TNP2K, Bappenas, BPS, Kemensos maupun Bank Dunia.
Menurutnya, yang memiliki kewenangan untuk me-nentukan indikator penentuan kemiskinan adalah Kementerian Sosial. Itu mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Dalam UU itu, kriteria fakir miskin ditentukan oleh men-teri yang menyelenggarakan urusan bidang sosial dengan mengajak kementerian lembaga lain, akade-misi, dan masyarakat. “Penyusunan indikator sudah melewati verifikasi dan validasi data. Langkah selanjutnya, me-nyiapkan bimbingan teknis un-tuk tenaga yang akan menjalan-kan program kesejahteraan sosial,” ungkapnya. (riz/ila/ong)