JOGJA – Sebagai partai pemenang pemilu legislatif (Pileg) 2014 di DIJ dan sukses mengan-tarkan jagonya menduduki kursi RI 1, PDIP tentunya boleh bangga. Namun, bicara pilkada serentak di DIJ, bisa di-katakan partai ber-lambang banteng mon-cong putih ini menelan pil pahit. Pasalnya, tiga pasangan calon (paslon) yang diusung PDIP di Bantul, Gunungkidul, dan Sleman semuanya gagal memperoleh simpati warga
Tiga pasangan yang diusung PDIP yaitu, Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistiyo di Sleman, Sri Suryawidati-Misbakul Munir di Bantul serta Djangkung Sujawardi-Endah Subekti Kun-tariningsih di Gunungkidul. Berdasarkan quick count keti-ganya gagal menjadi kampiun.Menanggapi hasil sementara itu, Ketua Badan Pemilihan Umum (Bapilu) DPD PDIP DIJ Dwi Wahyu Budianto beralasan pilkada ini merupakan sasaran antara saja. Sedangkan tujuan utamanya adalah gelaran Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Meski hasil dalam Pilkada 2015 di tiga kabupaten di DIJ tidak sesuai perkiraan, pihaknya mengaku tetap “menang”. “Kita sudah menang di konsolidasi partai dan itu terbukti,” tegasnya saat dihubungi, kemarin (11/12).
Menurut dia, dalam pilkada kali ini memang memiliki dua target, yaitu kemenangan paslon yang diusung dan konsolidasi partai. Dalam pilkada serentak, PDIP menargetkan bisa menyapu bersih. Bahkan seperti di Bantul, ditargetkan bisa sampai 60 persen. Meski pada kenyataanya, gagal total. “Kami tidak kalah, hanya kurang suara,” candanya.
Tapi dilihat dari konsolidasi par-tai, jelas Dwi, berjalan dengan baik dan masih solid. Kegagalan kali ini, karena partai pengusung lain dinilai tidak berfungsi sebagai-mana mestinya. Jalannya mesin politik partai tersebut dibuktikan dengan perolehan suara paslon yang diusung PDIP dengan jumlah yang signifikan. Hampir sama dengan suara PDIP saat pileg lalu. Dwi mencontohkan seperti di Bantul, PDIP hanya bekerja sen-diri dan partai lain tidak melaku-kan konsolidasi. “Saya lihat me-reka tidak melakukan konsoli-dasi. Ke depan paling bagus kita (PDIP) maju sendiri,” tegasnya.
Evaluasi lain yang akan dilakukan, tambah Dwi, adalah pendidikan politik ke masyarakat. Masyarakat, menurutnya, perlu dilatih untuk memilih pemimpin secara objek-tif dan tidak terpengaruh dengan politik uang. Meski mengaku tidak mau mengkambinghitamkan po-litik uang, tapi praktik itu jadi ca-tatan PDIP. “Kami menilai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kurang maksimal dalam menindaknya,” ungkapnya.Dwi mengungkapkan, meski tidak memiliki kepala daerah, namun masih memiliki bargain-ing position atau posisi tawar di pemerintahan. Sebab, PDIP me-nguasai kursi DPRD di masing-masing kabupaten, termasuk Ketua DPRD setempat. Oleh ka-rena itu, kata dia, hubungan ekse-kutif dan legislatif harus diper-baiki karena bisa berpengaruh pada kebijakan untuk masyarakat. “Kami pastikan PDIP tetap berpihak ke masyarakat,” ujar anggota DPRD DIJ tersebut.
Sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus Pakar Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Jawahir Tantowi mengungkap-kan, kekalahan PDIP dalam pilkada karena dinilai luput da-lam merangkul kelas menengah yang terus tumbuh di DIJ. Pa-dahal, kelas menengah ini sudah mulai selektif dalam memilih. Kelas menengah di DIJ sendiri sudah cerdas dalam menuntut hak politiknya.”Hal ini dibuktikan dengan dipilihnya calon yang punya program yang cukup rasional dan tak lebay,” ungkapnya belum lama ini. (pra/ila/ong)