SLEMAN- Selama empat bulan di bawah komando Pejabat Bupati Gatot Saptadi, Pemkab Sleman terus membuat gebrakan baru yang memang dinantikan masyarakat sejak lama. Setelah menghentikan perizinan baru toko modern, kini giliran hotel dan apartemen dimoratorium.
Dipastikan akan banyak pengusaha apartemen yang harus gigit jari setelah dikeluarkannya peraturan bupati tentang penghentian sementara pendirian hotel, apartemen, dan kondotel itu. Kebijakan itu tertuang dalam Perbup No 63/ 2015.
Gatot tidak ingin wilayah Sleman ke depan dipenuhi hutan beton yang dalam pendiriannya kerap menuai konflik dengan masyarakat setempat. “Berlaku hingga lima tahun ke depan. Itu sudah sejak tiga pekan berlaku. Saya tetapkan per 23 November,” ujarnya kemarin (10/12).
Gatot menegaskan, pembuatan payung hukum tersebut telah melalui kajian cukup lama dengan meminta saran dan masukan berbagai pihak, termasuk masyarakat. “Ada banyak pertimbangan,” ucapnya.
Gatot melihat, moratorium hotel dan apartemen perlu disegerakan mengingat makin menipisnya ketersediaan air baku. Gatot juga melihat adanya gangguan siklus ekonomi di lingkungan sekitar apartemen. Belum lagi soal gejolak sosial yang hampir selalu mengikuti proses pendirian bangunan. Tak sedikit penolakan diajukan warga terhadap rencana pendirian apartemen.
Selain itu, penertiban proyek bangunan pencakar langit perlu ditegakkan semata-mata demi perbaikan tata ruang dan wilayah, serta untuk menggali potensi daerah. Apalagi, keberadaan apartemen belum memiliki kontribusi bagi pemerintah daerah lantaran belum bisa dipungut pajak sewanya.
Gatot mengaku butuh keberanian untuk membuat gebrakan demi kebaikan masyarakat. Kendati telah menutup pintu bagi pengusaha yang mengajukan izin pendirian apartemen, bukan berarti proyek yang sedang berjalan akan dihentikan.
Gatot memperbolehkan proyek tetap dilanjutkan, namun dengan beberapa catatan. Izin yang telah dimiliki pengusaha harus mengikuti ketentuan pemerintah daerah. “Kami tak bermaksud menghalangi investasi yang masuk. Tapi, semua harus ditata supaya tak merugikan pihak lain,” tegasnya.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Purwatna Widada mengaku selama ini telah menerbitkan 15 Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) untuk apartemen. Sebanyak 13 IPT diantaranya dikeluarkan pada 2014.
Purwatna menegaskan, IPT hanya syarat awal. Tanpa izin operasional dan Izin Mendirikan Bangunan (IMBp dan kajian AMDAL, apartemen dilarang beroperasi. Itu saja pun tak cukup. Setelah semua izin pendirian bangunan diperoleh, pengusaha masih harus mengurus sertifikat layak fungsi ke Dinas Pekerjan Umum dan Perumahan. “Memang banyak tahapan izin yang harus dipenuhi semua,” katanya.
Purwatna mencatat, saat ini Sleman memiliki 49 hotel yang terdaftar secara resmi.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Istidjab Danunegoro menyambut positif atas kebijakan moratorium hotel dan apartemen. Alasannya, jumlah hotel di Sleman sudah terlalu banyak, sedangkan tingkat kunjungan wisatawan cenderung stagnan. Saat ini tercatat, 40 persen dari 87 hotel berbintang di wilayah DIJ berlokasi di Sleman.
Istijab merinci, kunjungan wisatawan mancanegara pada 2014 mencapai 250 ribu orang. Tahun ini, target ditingkatkan menjadi 300 ribu orang. Namun, realiasinya baru sekitar 260 ribu wisatawan ditambah 3,2 juta turis domestik. “Dengan moratorium ini persaingan usaha jasa dan pariwisata tentu akan lebih sehat,” katanya.
Setelah Sleman, PHRI menunggu kebijakan moratorium hotel dari gubernur untuk seluruh wilayah DIJ. (yog/din/ong)