GUNUNGKIDUL – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Gunungkidul tetap memberangkatkan anggotanya untuk menghadiri puncak peringatan HUT PGRI ke-70, meski Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran tentang Larangan Perayaan bagi guru. Rencananya, Sabtu (12/12) besok, sebanyak 402 guru diberangkatkan untuk menghadiri perayaan tersebut di Jakarta, Minggu (13/12).
Ketua PGRI Gunungkidul Bahron Rosyid mengatakan, keberangkatan ratusan guru itu bukan berarti sebagai bentuk pembangkangan. Namun, jika ditilik berdasar Surat Edaran Nomor B/3909/M.PANRB/12/2015 tertanggal 7 Desember 2015, larangan itu hanya untuk peringatan Hari Guru, sedang untuk puncak peringatan HUT PGRI tidak disebutkan.
“Konteksnya jelas berbeda antara Hari Guru dengan PGRI, sehingga tidak ada masalah dalam pemberangkatan tersebut. Apalagi PGRI sebagai sebuah organisasi juga memiliki otoritas tersendiri,” kata Bahron, Kamis (10/12).
Menurut dia, larangan yang dibuat, erat kaitannya dengan kekhawatiran bisa menggangu proses belajar dan mengajar di sekolah. Namun Bahron menyakini hal tersebut tidak akan terjadi, karena keberangkatan dilakukan setelah jam sekolah berakhir. “Kami sudah buat perencanaan, sehingga kegiatan di sekolah tidak terganggu. Insyaallah setelah acara, kami juga langsung pulang, sehingga Senin paginya sudah bisa mengajar lagi,” tandasnya.
Lebih jauh dikatakan Bahron, puncak peringatan HUT PGRI ke-70, ada 402 guru yang akan diberangkatan ke Jakarta untuk menghadiri peringatan tersebut. Menurut dia, organisasi PGRI saat ini telah dilengkapi dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dan Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).
“Hadirnya lembaga ini diharapkan semakin memperkokoh peran anggotanya untuk menjadi guru yang professional, bermartabat dan terlindungi,” kata Bahron.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Dody Wijaya mengaku tidak mempermasalahkan para guru untuk berangkat ke Jakarta, meski ada larangan dari menteri. Menurut dia, keberangkatan itu merupakan hak-hak masing individu, sedangkan PGRI juga merupakan organisasi mandiri, sehingga tidak ada masalah mengundang anggotanya untuk melakukan sebuah kegiatan.
“Kalau saya pribadi, sepenuhnya menyerahkan ke masing-masing guru. Jika memang mau berangkat ya silakan, dan kalau tidak juga bukan menjadi soal,” kata Dody.
Meksi mengaku tidak mempermasalahkan, Dody mengingatkan anggota PGRI juga tidak harus melupakan kewajibannya mendidik para siswa. Namun akan lebih baik lagi, jika keberangkatan tersebut tidak menggunakan anggaran negara. “Kalau dua hal itu bisa dilakukan, tidak ada persoalan dalam keberangkatan tersebut,” ungkap politisi PAN ini.(gun/jko/ong)