KULONPROGO – Pemkab Kulonprogo mulai menyiapkan relokasi warga yang terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Fokus relokasi baru sebatas tempat hunian, sementara untuk lahan pekarangan dan garapan akan dipikirkan setelah konsep relokasi hunian selesai.
“Sawah akan menjadi pemikiran berikutnya, sekarang fokus dulu untuk tempat tinggal atau hunian,” terang Sekda Kulonprogo Astungkoro usai melakukan rapat koordinasi dengan PT Angkasa Pura I di ruang kerjanya, kemarin (10/12).
Dijelaskan, sedikitnya ada tujuh titik relokasi yang tersebar di enam desa di wilayah Kecamatan Temon. Tahap awal relokasi akan disiapkan bagi warga yang terdampak langsung, yakni mereka yang akan kehilangan tempat tinggalnya.
“Setiap warga nantinya akan ditawarkan rumah dengan luasan tanah mencapai 200 hingga 300 meter persegi. Saat ini juga tengah disiapkan desain dan model rumah, berikut harganya,” jelasnya.
Ditambahkan, tanah yang digunakan untuk merelokasi warga, merupkan tanah kas desa. Terkait hal itu, Pemkab Kulonprogo sudah kirim surat kepada Gubernur DIJ Sri Sultan HB X, meminta penggunaan tanah kas desa tersebut. “Memang ada yang masih proses, tetapi ada juga yang sudah sampai di meja gubernur,” imbuhnya.
Menurutnya, setelah semua hunian terpenuhi, baru menyiapkan lahan garapan, hal itu akan dilakukan setelah proses pengukuran lahan selesai, dan sudah ada beberapa warga yang akan menempati lahan yang disediakan. Sebab warga terdampak juga berhak mendapatkan kompensasi lain, seperti uang.
“Tanah kas desa masih luas, dan bisa dipakai untuk lahan pertanian. Namun apakah semuanya tetap mau bertani, karena mereka kan juga bisa bekerja di sekotor jasa lain setelah bandara beroperasi,” tuturnya
Project Manager Pembangunan Bandara NYIA PT Angkasa Pura I Sujiastono menyatakan, rapat kali ini lebih banyak membahas masalah relokasi. Termasuk mensinergiskan antara konsep reloksi dari Pemkab Kulonprogo dengan PT Angkasa Pura I. “Tadi lebih banyak membahas rencana relokasi dan kesiapan penggunaan tanah kas desa,” katanya usai rapat.
Sujiastono menegaskan, pihaknya berharap warga terdampak mau menerima kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang. Pasalnya, warga akan lebih fleksibel dalam menentukan arah. Apakah akan membeli tanah dan membangun sendiri atau tetap memilih relokasi.
Pemkab Kulonprogo dan PT Angkasa Pura juga akan melakukan pemberdayaan terhadap warga terdampak bandara sesuai dengan kemampuan. Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta juga sudah melakukan studi dan survei terkait arah pemberdayaan masyarakat ke depan. “Sebenarnya banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan warga,” tegasnya.
Sementara itu, proses pengukuran lahan calon banadara oleh Satgas A saat ini sudah mencapai 90 persen. Sedangkan identifikasi yang dilakukan Satgas B masih sekitar 70 persen. Tim dari BPN ini berharap warga mengizinkan tanahnya diukur, karena itu menguntungkan warga. “Minimal setelah diukur kan diketahui luasan dan aset yang ada, baik yang berada di atas tanah dan di bawah tanah,” tuturnya.
Sementara itu Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) Martono menyatakan, warga WTT tetap menolak pembangunan bandara di Kulonprogo. WTT tidak akan pernah mengizinkan lahannya diukur dan dipatok oleh tim BPN. “Kendati demikian, jika ada yang memperbolehkan, WTT tidak mempermasalahkan, asalkan lahan WTT tidak dipatok. Kami akan terus awasi agar lahan kami tidak diukur,” ucapnya. (tom/jko/ong)