JOGJA – Bagi tiga calon pemenang Pilkada 2015 di Bantul, Gunungkidul, dan Sleman sebaiknya segera menggandeng calon lain yang kalah. Sebab kemenangan mereka berdasarkan hasil perhitungan sementara tidak akan terlalu berbeda jauh, meski KPU baru mengumumkan hasil resminya dua hari lagi.
Sedangkan bagi pasangan calon (paslon) yang kalah sebaiknya bisa legawa. Terlebih mekanisme sengketa dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sudah tak mungkin. Ini karena sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 2015, UU No 8 tahun 2015 serta Peraturan KPU No 1 tahun 2015 menutup peluang tersebut.
Komisioner KPU DIJ Bidang Hukum dan Perundang-undangan Siti Ghoniyatun mengatakan, Untuk Bantul dan Gunungkidul karena penduduknya kurang dari satu juta, syarat formal untuk sengketa pemilu harus berselisih maksimal satu persen dengan pemenang. “Di Sleman penduduk di atas satu juta, syarat formalnya selisih maksimal 0,5 persen,” tandas di kantor KPU DIJ, kemarin (10/12).
Ghoni, sapaan akrabnya, mencontohkan, jika di salah satu kabupaten dengan penduduk 500 ribu sampai satu juta, ada suara sah 400 ribu. Calon A mendapatkan suara 230 ribu. Calon B mendapatkan suara 170 ribu. Calon B tak bisa mengajukan gugatan sengketa pilkada. “Karena selisihnya lebih dari satu persen,” katanya.
Dengan melihat hasil perhitungan cepat, di ketiga kabupaten yang menyelenggarakan pilkada otomatis tak ada peluang sengketa. Sebab, di semua kabupaten tersebut selisihnya sudah melebihi batas syarat formal sengketa.
Sementara itu, pelaksanaan pilkada di tiga kabupaten pada Rabu (9/12) lalu dinilai oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIJ berjalan lancar. Secara umum tak ada pelanggaran berat yang menggangu keabsahan pilkada.
Meski demikan, Ketua Bawaslu DIJ Muhammad Najib menilai, dari hasil pantuannya masih dijumpai beberapa permasalahan klasik. Di antaranya seperti daftar pemilih tetap (DPT) ganda, kurangnya surat suara, serta surat suara tertukar. Walaupun akhirnya dapat diselesaikan oleh KPU.
Dijelaskan, DPT ganda terjadi di TPS 3 Susukan Margokaton, Seyegan, Sleman. Di sana ditemukan data ganda 23 orang. Sedangkan di Gunungkidul ada sekitar 2 ribu lebih form C6 dikembalikan karena pemilih tercatat ganda, telah meninggal, dan merantau.
Untuk kekurangan surat suara di TPS 06 Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman. Di tempat itu kekurangan sebanyak 101 surat suara. Lalu di TPS 12 Playen, Gunungkidul dua surat suara serta di beberapa TPS di Kecamatan Piyungan, Banguntapan, Pajangan serta Sewon
Selain itu ia juga menilai, masih ada kelemahan dalam sistem data pemilih (Sidalih) yang dimiliki KPU. Sistem itu, menurutnya, justru mempersulit pemilahan data yang valid sehingga muncul beberapa persoalan.
Sedangkan untuk kasus politik uang, menurut Najib, Bawaslu DIJ melalui Panwaslu Sleman telah mengamankan sebanyak 1.621 lembar kupon berhadiah bergambar calon bupati-wakil bupati Sleman nomor urut satu yang belum sempat dibagikan. Setelah temuan itu diproses di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dugaan politik uang itu telah ditangani kepolisian setempat. Karena telah masuk ranah pidana umum. “Memang tidak ada di Undang-Undang Pemilu, kasus dugaan politik uang ditangani langsung kepolisian,” jelasnya. (eri/riz/ila/ong)