JOGJA – Dugaan ketidakberesan pembukaan kembali dua toko waralaba di Jalan Batikan dan Jalan Cendana, terus menggelinding. Tak hanya soal pelanggaran peraturan daerah (perda), disiplin PNS turut dicermati Inspektorat Kota Jogja.
Inspektur Kota Jogja Wahyu Widayat menegaskan, pihaknya telah menurunkan tim untuk mengamati kinerja PNS di Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja. Ini untuk memastikan dugaan pelanggaran disiplin PNS di bekas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ia pimpin tersebut.
“Dari media (informasi dugaan ketidakberesan), kami tindaklanjuti,” kata Wahyu, kemarin (10/12).
Ia mengungkapkan, sebagai pengawas PNS, pihaknya hanya sebatas mencermati dugaan pelanggaran disiplin, bukan usnur pidananya. Itu, sesuai dengan PP No 53 tahun 2010. “Yang penyalahgunaan kewenangan itu masuk pidana, sehingga menjadi ranah kepolisian,” tandasnya.
Inspektorat, lanjut Wahyu, saat ini hanya mencermati soal kinerja PNS di Dintib. Itu meliputi pemberian kunci oleh Dintib yang kemudian dimanfaatkan pemilik kedua took waralaba Cerimart yang ilegal untuk membuka operasional.
“Kami hanya melakukan pengawasan kinerja PNS-nya. Sedangkan bagaimana penegakkan perdanya ya domain Dintib. Mereka yang bertugas untuk memproses sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Seperti telah diketahui, akibat dari pembukaan dua toko jejaring ilegal di Jalan Cendana dan Batikan, berbagai dugaan muncul. Dari mulai adanya keterlibatan orang dalam di pemkot, sampai pengaruh orang kuat sebagai backingnya.
Sebab, ketegasan pemkot yang awalnya menutup paksa dua took, tak berlanjut. Kala, pemilik toko jejaring itu ndablek nekat membuka usahanya, Dintib seperti masuk angin. Penyegelan pun seolah tak berarti, karena dua toko yang paling awal buka usaha itu tetap membuka usaha.
Saat proses penyidikan di Dintib dan Pengadilan Negeri (PN) Jogja, memang sempat ada pengakuan keterlibatan oknum dewan. Hanya saja, saat dikejar penanggung jawab toko ilegal di Jalan Cendana Suratidjo enggan membeberkan peran oknum anggota dewan itu.
Berdasarkan pengakuan dari Supervisor Ceriamart di Jalan Batikan Tri Wibowo, pembukaan toko separo dari rolling door itu sepengetahuan Dintib. “Kami membuka (untuk berjualan) mengikuti Satpol PP,” aku Wibowo, saat dihubungi wartawan yang dijawab singkat kemudian mematikan handphonenya.
Ketidakberdayaan Dintib ini kian kentara dengan tambahnya toko waralaba ilegal. Sampai saat ini, ada 11 toko. Dari semua toko ilegal itu, sebenarnya dua telah disegel, tapi membuka lagi. Lima tengah proses kajian menanti teken dari Wakil Wali Kota Imam Priyono untuk penutupan paksa, dan empat lain baru proses penyidikan di Dintib.
Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksono juga meminta Inspektorat tak hanya duduk-duduk di kantor. Karena, masalah penegakan peraturan terhadap toko jejaring ini seperti mengalami ketumpulan. “Seharusnya pemkot tegas dalam menjaga harkat dan martabat pemerintah,” sarannya. (eri/jko/ong)