JOGJA – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jogjakarta telah menjatuhkan vonis bersalah kepada tiga terdakwa perkara korupsi pengadaan pergola di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja pada Selasa (8/12). Menanggapi putusan tersebut, tiga terdakwa bersikap kompak dengan menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding.”Kami terima putusan ini,” ungkap Hendrawan alias Hendy, rekanan yang menggarap proyek penunjukan langsung senilai Rp 6,5 miliar tersebut. Hendy mendapatkan hukum paling berat di antara tiga terdakwa perkara pergola. Dia divonis selama empat tahun penjara potong masa tahanan, plus denda Rp 200 juta serta uang pengganti Rp 112 juta.Sikap menerima putusan hakim juga disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suryadi.
Dalam putusannya ma-jelis hakim yang diketuai Barita Saragih SH LLM mengganjar Suryadi dengan hukuman 18 bulan atau satu tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta.Denda serupa juga dijatuhkan kepada Kepala BLH Kota Jogja Irfan Susilo. Bedanya hukuman badan yang diterima Irfan lebih ringan tiga bulan. Hakim menghukum Irfan selama 15 bulan atau setahun tiga bulan penjara. Sedangkan dalam perkara lain, staf Dinas Perindagkoptan Kota Jogja Sutarto diganjar hukuman dua tahun enam bu-lan karena terbukti menyelewengkan dana pengembangan ekonomi wilayah (PEW) sebesar Rp 150 juta.Berbeda dengan Hendy dan Suryadi yang di persidangan langsung mene-rima, Irfan di depan majelis hakim awalnya memilih pikir-pikir. Namun usai sidang, ia mengaku akan mengambil sikap serupa. “Saya legawa menerima putusan itu, toh sekarang status saya sudah pensiun,” ceritanya.
Dia mengatakan, setelah ditahan Ke-jati DIJ lima hari menjelang lebaran pada Juli 2015 lalu, dirinya langsung mengajukan pensiun dini. Permohonan disampaikan melalui Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Ternyata dalam waktu tiga bulan, permohonan itu segera di-proses dan mendapatkan persetujuan.Menanggapi vonis perkara pergola itu, Kadiv Pengaduan Masyarakat Jog-ja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba meminta agar kasus itu tak ber-henti pada tiga terdakwa tersebut. JCW mendesak agar dikembangkan sesuai fakta-fakta di persidangan. Kasus itu tak mungkin hanya dilaku-kan tiga terdakwa tersebut. Dia yakin penyidik telah mengantongi nama-nama yang layak dimintai pertanggung-jawaban. “Kejati DIJ harus menunjuk-kan keseriusannya,” desak Baharuddin.
Sebelum menerima vonis tersebut, Irfan telah mengajukan pledoi atau pembelaan. Isinya ia sepakat dengan penasihat hukumnya dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tidak mengupas kronologis penganggaran di Komisi C DPRD Kota Jogja.Diceritakan, awal inisiator pemecahan anggaran berasal dari ketua Komisi C yang waktu itu dijabat M. Zuhrif Hudaya yang menyatakan anggaran seperti tahun lalu. Menanggapi itu, Irfan me-nyarankan agar pengadaan pergola diserahkan kepada wilayah (kecamatan) tapi ditolak. Bahkan keluar ancaman anggaran tak akan disahkan. “Itu menjadi fakta di persidangan, kepada Yang Mulia Majelis Hakim, JPU untuk memeriksa inisiator pemecahan agar di kemudian hari tidak terulang lagi dalam pembahasan anggaran an-tara pemkot dengan DPRD. Kepala SKPD harus berani dalam pembahasan, jangan sampai menjadi korban seperti saya,” tuturnya. (kus/ila/ong)