JOGJA – Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur (Wagub), sepeninggal Paku Alam (PA) IX sudah mulai dilakukan. Yakni dengan pengiriman surat pem-beritahuan kematian ke Kemen-trian Dalam Negeri (Kemen-dagri) 30 November lalu. Tapi hingga kemarin (9/12) belum mendapatkan balasan dari Ke-mendagri.”Kalau sudah ada balasan, akan segera diserahkan ke Puro Pa-kualaman,” ujar Wakil Ketua III DPRD DIJ Rany Widayati kema-rin (9/12). Menurut dia belum ada informasi kapan surat ba-lasan dari Kemendagri akan dikirim. Meskipun begitu, pihak-nya berharap surat tersebut bisa segera dikirimkan dan di-teruskan ke Puro Pakualaman.Rany mengatakan, surat bala-san Kemendagri tersebut di-perlukan sebagai syarat penga-juan Adipati terpilih menjadi wagub. Terlebih lagi di internal Puro Pakualaman sendiri sudah dimulai persiapan jumenengan. Jumenengan rencananya akan digelar 7 Januari 2016 mendatang. “Harapan kami sebelum jume-nengan sudah turun,” ungkapnya.
Meskipun begitu, Rany menga-ku masih butuh proses panjang sebelum pengisian jabatan Wa-gub DIJ terlaksana. Setelah me-nerima surat Kemendagri dan jumenengan PA X, Penghageng Kawedanan Kasentanan akan mengirimkan surat, mengajukan Adipati bertahta di Puro Paku-alaman sebagai wagub. Setelah itu DPRD DIJ akan membentuk pansus verifikasi persyaratan calon dan penetapan wagub DIJ. “Paling tidak untuk kerja Pansus ini, biasanya buruh waktu se-bulan,” ujarnya.Untuk proses pengisian ke-kosongan wagub tersebut, juga disepakati tidak perlu memben-tuk pansus tata tertib, karena sudah diatur dalam UU nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ (UUK DIJ).
Sebelumnya, menurut Ketua FPAN DPRD DIJ Suharwanta dalam UUK DIJ sudah disebut-kan pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur secara pe-riodik maupun berhalangan tetap. Untuk pengisian jabatan secara periodik, jelas dia, di-butuhkan pansus tatib. Sedang untuk berhalangan tetap tidak perlu pansus tatib. “Tapi ini kan meninggal, masuk berhalangan tetap,” ujarnya.Suharwanta merujuk pada UUK DIJ pasal 28 ayat 5 sudah di-sebutkan tentang pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur berhalangan tetap atau tidak memenuhi per syaratan lagi atau diberhentikan sebelum masa berakhirnya masa jabatan. Dalam pasal tersebut dijelaskan DPRD DIJ membentuk pansus penetapan, tanpa perlu pansus tatib. “Pansus penetapan ini yang akan melakukan verifikasi do-kumen persyaratan, menetapkan kemudian DPRD DIJ mengu-sulkan ke Presiden untuk penge-sahan penetapan,” terangnya.
Pihaknya meminta supaya bisa mencermati kembali UUK DIJ maupun Perdais tentang tata cara pengisian jabatan, pe-lantikan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wagub. Pihaknya juga mengingatkan prinsip kehati-hatian dalam penerapannya.Meskipun begitu,FPAN sendiri masih dalam posisi menunggu kelanjutan proses pengisian ja-batan wagub DIJ tersebut. “Kita lihat saja perkembangannya, FPAN menunggu tahapan yang semes-tinya,” ujar dia. (pra/din/ong)