JOGJA – Kinerja wakil rakyat di DPRD Kota Jogja patut diso-rot. Meski tak menyambut pe-milihan kepala daerah (Pilkada), dewan tak produktif untuk le-gislasi. Sampai pertengahan Desember ini, mereka hanya mampu menyelesaikan lima rancangan peraturan daerah (raperda). Alhasil, beban legislasi dewan kota masih 17 raperda. Sisa waktu kurang sebulan ini pun memunculkan pesimistis. Ter-lebih raperda yang masih bahas juga tidak kalah rumit. Seperti raperda rumah susun.”Tujuh raperda tengah dibahas pansus. Sebelum akhir tahun, kami targetkan sudah selesai,” ujar Wakil Ketua Badan Legis-lasi (Banleg) DPRD Kota Jogja Rifki Listianto, akhir pekan lalu.
Rifki menjelaskan, sebagian raperda yang belum terbahas karena terganjal proses penta-hapan. Bahkan beberapa juga berbenturan dengan aturan di atasnya. Ini membuat produk hukum itu mubazir jika dipaksa-kan. Sebab, bisa langsung dico-ret Kementerian Dalam Negeri.”Yang sedang kami bahas se-karang bisa tuntas sebelum pergantian tahun,” terangnya. Ia mengatakan, dengan sisa waktu yang ada memang sulit bisa menyelesaikan. Tapi, ia optimistis tujuh raperda yang sudah dibahas bisa selesai. “Ka-lau yang belum dibahas, kami realistis. Tidak mungkin, karena dari tata kala tidak memungkin-kan,” tambahnya.
Skema pembahasan tahun ini memang masih sama. Dewan menyaring sejumlah raperda yang memiliki rumpun atau je-nis yang sama. Selanjutnya, raperda satu rumpun itu cukup dibahas melalui satu panitia khusus (pansus). Seperti halnya tiga raperda tentang perubahan retribusi yang sekarang dibahas oleh satu pan-sus. “Agar efisien saja dari sisi waktu,” katanya.Ia menerangkan, jumlah ang-gota pansus pun tetap sama sesuai tata tertib, yakni 16 orang. Meski begitu dalam waktu ber-samaan tiap anggota dewan bisa merangkap anggota lebih dari satu pansus. “Kami akan menagih komitmen dewan agar selalu hadir dalam tiap agenda pembahasan guna menghindari tidak kuorum,” jelasnya.Kabag Hukum Sekretariat Kota (Setkot) Jogja Basuki me-negaskan, untuk materi yang menjadi inisiatif pemkot sudah siap. Artinya dari sisi materi tak ada kendala. Jika pun raperda usulan eksekuif tak segera di-bahas, hal itu berada di ranah dewan. “Kami serahkan ke dewan, karena bukan wewenang kami,” jelasnya. (eri/laz/ong)