JOGJA –1 November lalu Gu-bernur DIJ, sudah menetapkan besaran upah minimum kabu-paten/kota (UMK) 2016. Namun, sampai saat ini belum ada pe-ngusaha di DIJ yang mengajukan permohonan penangguhan.Plh Kepala Dinas Tenaga Ker-ja dan Transmigrasi DIJ Sulistyo mengatakan, besaran UMK ter-sebut juga memperhatikan, baik dari pengusaha maupun buruh. “Kami selalu sadarkan buruh harus dilindungi dan pengu-saha harus dijaga supaya peru-sahaan tetap berlangsung,”kata dia kemarin (9/12).
Sekjen Aliansi Buruh Yogya-karta (ABY) Kirnadi mengatakan, bila tidak ada perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan UMK 2016 ber arti terbukti bahwa UMK di DIJ lebih rendah dibandingkan daerah lain. Dia mencontohkan di Kabu-paten Klaten dan Magelang yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman. Di sana UMK-nya lebih tinggi. Di Kabupaten Sleman UMK Rp1.338.000, sedangkan di Kabupaten Klaten UMK-nya sekitar Rp 1,4 juta. “Demikian pula UMK di Kabupaten Magelang sudah di atas Rp 1,3 juta,” ungkap Kirnadi.
Kalau benar tidak ada perusa-haan yang mengajukan per-mohonan penangguhan UMK 2016 Kepala Dinas Tenaga Ker-ja kabupaten dan Kota Jogja harus memastikan bahwa tidak ada perusahaan yang mem-berikan UMK di bawah keten-tuan yang sudah ditetapkan. “Namun jika mereka menemu-kan masih ada perusahaan yang memberikan upah di bawah UMK yang telah ditetapkan, harus menegakkan hukum dan tidak melakukan mediasi lagi,” tutur-nya. Menurut aturan yang berlaku baik UU No13/2003 tentang ke-tenagakerjaan maupun PP No 78/2015 tentang pengupahan, apabila ada perusahaan yang memberikan upah di bawah UMK mendapat sanksi pidana maupun per data. “Dinas harus tegas menga-wasi jika ada perusahaan yang tidak membayar sesuai ketentuan UMK,” tegasnya. (pra/din/ong)