SLEMAN – Selama proses pemungutan suara di tiga kabupaten di DIJ, Rabu (9/12) ini, Polda DIJ menyiagakan 3.619 personelnya. Jumlah tersebut terdiri dari 2.759 personel dari Polres Sleman, Bantul, dan Gunungkidul. Serta 860 personel back up dari Polda yang standby untuk diterjunkan.
Terlebih ada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan sehingga membutuhkan perhatian lebih. Kabid Humas Polda DIJ AKBP Anny Pudjiastuti mengatakan, untuk pola pengamanan di TPS disesuaikan dengan kriteria tertentu. Yaitu TPS aman, TPS rawan I, dan TPS rawan II.
TPS rawan I merupakan wilayah yang pernah terjadi konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal. Terdapat tokoh yang berpengaruh dan cenderung berseberangan dengan kebijakan pemerintah. “Di samping juga sebab kepedulian masyarakat terhadap politik tinggi dan cenderung fanatik. Perbandingan personelnya bisa kita tempatkan sampai dua orang polisi,” terangnya.
Kriteria TPS rawan II antara lain sering dijumpai ancaman kriminalitas tinggi. Juga jarak tempuh menuju TPS jauh serta masyarakatnya mudah terprovokasi dan terjadi konflik fisik. Untuk TPS rawan II selain dua personel polisi, juga perlu ditambah linmas sedikitnya empat orang. “Sedangkan untuk desa yang terbilang aman bisa diterjunkan dua sampai empat personel untuk lima sampai sepuluh TPS dalam satu desa,” jelasnya.
Khusus untuk TPS rawan, terdapat di Bantul yakni di TPS Geser dan TPS Soropoto, Seloharjo, Pundong. Serta satu TPS di Rutan Pajangan.
Diungkapkan, untuk penanganan Pilkada 2015 anggota yang disiagakan untuk mengamankan pesta demokrasi di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul terdiri dari Satbrimob Polda DIJ, Ditsabhara, dan Patroli Polwan. Bahkan, satuan Polwan yang berjumlah 159 personel telah melakukan tugas patroli sejak Senin (7/12) kemarin. Dari jumlah tersebut dibagi dalam delapan tim dan bertugas setiap harinya sebanyak dua tim bergantian.
“Mereka bertugas sampai Kamis (10/12). Sebagai bagian dari melaksanakan fungsi Polri yaitu preemtif, preventif, dan represif,” terangnya.
Sedangkan wilayah patrolinya meliputi Kabupaten Sleman, Kota Jogja, dan Bantul. Kabupaten Gunungkidul diserahkan kepada petugas setempat. Sedangkan anggota Brimob dan Sabhara yang bertugas, semuanya akan dipersenjatai lengkap. Dengan tugas mengamankan infrastruktur dan proses pelaksanaan pilkada.”Kalau razia tetap kita. Baik itu senjata api, minuman keras, sehingga jangan sampai terjadi tindak kriminalitas,” terangnya.
Selain dari unsur kepolisian, Anny menyebutkan, personel gabungan yang disiagakan menjaga keamanan proses pilkada adalah dari unsur TNI dan perlindungan masyarakat (Linmas).
Untuk TNI sebanyak 329 personel sedangkan linmas sekitar 15.363 orang.

Maksimalkan Desk Pilkada

Keberadaan Desk Pilkada di DIJ terus dimaksimalkan perannya, terutama pada pelaksanaan dan pascacoblosan di Sleman, Bantul, dan Gunungkidul. Bersama tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tim Desk Pilkada dari Pemprov DIJ mulai melakukan pantauan ke wilayah.
“Kami di Pemprov DIJ juga siap menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak besok (hari ini),” ujar Sekprov DIJ Ichsanuri seusai teleconference kesiapan Pilkada di Kepatihan, kemarin (8/12).
Dijelaskan tim Desk Pilkada beranggotakan 30 orang dari elemen terkait dan bertugas mulai H-3 hingga H+4 di kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Berdasarkan koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan Kepolisian, dipastikan persiapan jelang pilkada serentak di DIJ sudah terlaksana.Mulai dari kesiapan logistik, keamanan, dan netralitas PNS.
Sebagai orang nomor satu di lingkungan Pemprov DIJ, Ichsanuri memastikan netralitas PNS. Sampai H-1 menjelang pemungutan suara, pihaknya belum mendapatkan laporan ada PNS di lingkungan Pemprov DIJ yang terlibat kegiatan kampanye atau menjadi tim sukses.
“Kami menjamin netralitas PNS Pemprov DIJ dalam pelaksanaan pilkada. Buktinya, sampai saat ini kami belum menerima laporan adanya indikasi melakukan pelanggaran,” jelasnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) DIJ Agung Supriyono menambahkan, Desk Pilkada akan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi. Termasuk kerawananan yang muncul. Dari situ nanti dilakukan koordinasi agar tidak terjadi permasalahan di DIJ. “Kita akan pantau mulai dari kamtibmas, logistik, dan sebagainya mulai dari prapilkada, pencoblosan hingga perhitungan suara,” ungkap Agung. (riz/ila/pra/ong)