JOGJA – Toko waralaba di Jalan Batikan dan Jalan Cendana yang nekat buka lagi meski sudah disegel, bagai tamparan bagi Pemkot Jogja. Demi menjaga terciptanya iklim investasi dan ekonomi di Kota Jogja, Wali Kota Haryadi Suyuti memastikan pe-langgaran itu tak akan lepas dari jerat hukum.HS, sapaan akrabnya, menegaskan, pihaknya secara kelembagaan pemkot tengah meng-kaji langkah hukum. “Yang jelas, mereka pasti akan diproses dengan tegas,” kata HS kemarin (8/12).
Ia mengungkapkan, keberadaan toko je-jaring yang ilegal memang mengganggu ekonomi. Oleh karena itu terhadap pelang-garan toko jejaring itu, wajib mendapatkan penegakan hukum sesuai aturan yang ber-laku. “Sampai saat ini tidak ada rencana revisi Perwal (No 79 tahun 2010 tentang Pemba-tasan Toko Waralaba),” terangnya. Saat ini, pemkot sebenarnya tengah melakukan ka-jian. Itu dilakukan untuk segera memutuskan proses hukum terhadap toko jejaring ilegal tersebut. Tapi, sampai kemarin tak ada ke-jelasan hasil kajian itu.
Selama tahun 2015 ini, Kota Jogja bagai tempat subur untuk toko jejaring ilegal. Ada 11 toko jejaring yang tidak mengantongi izin gangguan. Dari 11 itu, dua diantaranya telah disegel atau tutup paksa.Kedua toko yang tutup paksa itu adalah Ceriamart di Jalan Cendana dan Jalan Bati-kan. Meski tak sampai sebulan toko itu mem-buka kembali dengan meminjam kunci gembok dari Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja.
Kemudian, lima toko jejaring lain antre untuk ditutup. Kelima toko jejaring itu be-rada di Jalan Rejowinangun, Jogokaryan, Jalan Patangpuluhan, Pandeyan, dan Jalan Kol Sugiyono. Sedangkan, empat toko lain tengah di proses penyidikan Dintib. Semua toko ini namanya sama, Ceriamart di Jalan Parangtritis, Jalan Veteran, Jalan Tritunggal, dan Jalan Taman-siswa. Makin banyaknya toko jejaring ilegal ini, menurut Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, tak lepas dari ketidakberesan dalam penegakan perda.
Meski tak ada lagi celah bagi toko waralaba untuk membuka usaha baru di Kota Jogja.”Ketegasan pemkot untuk toko jejaring ini memang sangat disayangkan,” tandasnya. Bahkan Winarta menduga ada yang tak be-res dalam penegakan perda ini. Sebab, Din-tib yang seharusnya menindak tegas pelang-garan, malah sebaliknya. “Kalau sudah di-bina kok malah membuka segel, logikanya tidak ketemu,” sentilnya. (eri/laz/ong)