Polisi akan memberikan pengamanan secara optimal terhadap proses pengukuran lahan bandara di Temon. Pengamanan itu diberikan kepada semua pihak, baik kepada tim BPN maupun seluruh warga yang ada di lokasi pengukuran. Pernyataan itu disampaikan Kapolres Kulonprogo AKBP Yulianto kemarin (8/12).
“Selama ini polisi memberikan pengamanan. Kami mengamankan proses, artinya polisi mengamankan petugas BPN sekaligus warga masyarakat di lokasi pengukuran, khususnya warga yang berkepentingan lahannya diukur,” terang Yulianto.
Dijelaskan, penambahan personel di lapangan menjadi bagian dari strategi pengamanan, namun upaya persuasif tetap akan diutamakan. Terlebih pengamanan sendiri fungsinya bukan untuk menakut-nakuti siapa pun, tetapi untuk mengamankan semua.
“Ini bukan eksesusi, bahkan dalam eksekusi pun polisi hanya mengamankan. Sedangkan ini proses pendataan, sehingga polisi hanya mendampingi supaya tidak ada yang merasa terintimidasi, baik itu petugas maupun warga,” jelasnya.
Ditambahkan, warga yang ada di lokasi pengukuran itu terdiri dari warga penolak bandara dan warga pendukung bandara yang kooperatif mengizinkan lahannya diukur oleh BPN. Sementara dalam teknis pengamanan, polisi juga memungkinkan melakukan mediasi, polisi tetap ada di tengah.
“Semua kami amankan, termasuk warga yang sebetulnya merelakan lahannya diukur tetapi takut karena mendapat intimidasi dari kelompok atau warga lain. Silakan laporkan saja kepada kami. Kami akan memberikan pengamanan dan pengawalan,” imbuhnya.
Sementara itu, Humas WTT Agus Subiyanto mengklaim ada warga WTT yang merasa kehilangan lahan setelah BPN melakukan pengukuran secara acak. Adalah Tri Sukirman, warga Pedukuhan Kretek yang merasa kehilangan 500 meter lahannya setelah diukur tim BPN.
“Dalam dokumen Letter C-nya seharusnya 1.250 meter, namun setelah diukur tinggal 750 meter. Makanya kemarin sempat terhenti proses pengukurannya. Kami sempat adu argumen, karena pengukuran itu batasnya bukan patok, tetapi pepohonan,” katanya.
Ditanya bagaimana sikap WTT jika BPN melakukan pengukuran paksa, Agus menuturkan WTT tetap menginginkan mediasi, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara jika terjadi perlawanan, itu bukan dari WTT melainkan pribadi warga yang memang menolak lahannya diukur.
Menurutnya, jika BPN mengharuskan tanggal 23 Desember 2015 proses pengukuran harus selesai, tidak ada masalah. Asalkan, tidak ada unsur pemaksaan bagi warga yang memang tidak mengizinkan tanahnya diukur.
“Kalau ada pemaksaan, ya tentunya warga akan berusaha keras untuk mempertahankan, karena warga juga punya hak. Sedangkan kita masih tetap dengan prinsip yang dulu, bahwa kami belum pernah mengikuti sosialiasi, konsultasi dan sebagainya. Kami juga akan terus melakukan pengawasan di tiga pedukuhan yang belum diukur,” ujarnya. (tom/laz/ong)