MAGELANG – Pemkot Magelang memberikan tenggat waktu dua pekan atau paling lambat 21 Desember 2015. Waktu selama dua minggu tersebut diberikan bagi pengusaha yang ingin melakukan penangguhan upah minimum kota (UMK) tahun 2016.
Sebelumnya, UMK di Kota Magelang telah ditetapkan sebesar Rp 1,341 juta. Jika tidak, para pengusaha wajib membayar upah buruh sesuai UMK berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 65 Tahun 2014.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kota Magelang Muji Rochman mengatakan, dari 200-an perusahaan di Kota Jasa, hingga kini belum ada satu perusahaan yang mengajukan keberatan, terkait besaran UMK tahun 2016.
“Pengajuan keberatan dilayangkan pada Pemprov Jawa Tengah. Bagaimanapun pihak provinsi yang menentukan dan menetapkan besaran UMK di Kota Magelang,” tegas Muji kemarin (7/12).
Ia menyebut, beberapa regulasi untuk mengajukan penangguhan UMK 2016, selain pengajuan diterima paling lambat 21 Desember, syarat lain adalah adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Ditambah, lampiran bukti neraca yang diaudit akuntan publik.
“Kalau tidak ada penangguhan sampai 21 Desember, artinya semua perusahaan sepakat menerapkan UMK tahun 2016 di Kota Magelang. Jadi, minimal pada karyawan nol tahun harus membayarkan sesuai standar UMK,” tegasnya.
Muji mengakui, ketetapan UMK 2016 di Kota Magelang sedikit mengalami penambahan dibanding pengusulan yang dilakukan Dewan Pengupahan Kota Magelang. Sebelumnya, UMK diusulkan pada Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp 1,277 juta atau 100 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL).
“Tapi usulan kami kan tergantung dari gubernur. Kemudian, setelah surat keputusan (SK) diterbitkan, kami tinggal menjalankan saja. Ternyata, ada kenaikan Rp 64 ribu dari usulan sebelumnya,” jelasnya.
Dewan pengupahan juga mencatat besaran KHL 2015 Kota Magelang sebesar Rp 1.276.682. Sehingga pencapaian UMK dari KHL saat ini mencapai 105 persen.
“Tahun 2015, kami belum sampai 100 persen KHL. Namun tahun 2016, kami lebih dari 100 persen,” imbuhnya.
Ditambahkan Muji, perubahan dari usulan Dewan Pengupahan Kota Magelang dengan SK Gubernur Jawa Tengah, alasannya Jawa Tengah termasuk provinsi yang paling rendah menerapkan gaji minimum. Dibanding Provinsi Jawa Barat, DKI, Banten, dan Jawa Timur, Jawa Tengah selalu berada di tingkatan terbawah.
“Kami memang yang paling bawah dibanding daerah di Pulau Jawa. Kemungkinan, gubernur terus mengejar, supaya selisihnya tidak terlalu besar,” paparnya.
Meski melebihi 100 persen dari KHL tahun 2015, UMK Kota Magelang tahun 2016 tetap hanya mengalami kenaikan Rp 130 ribu. Hal ini mencatatkan Kota Sejuta Bunga berada di nomor urut kedua terbawah setelah Kabupaten Pekalongan, yang paling sedikit menaikkan besaran UMK.
Meski begitu, di daerah eks-Karesidenan Kedu, Kota Magelang hanya kalah besar dari Kabupaten Magelang yang menerapkan UMK sebesar Rp 1,410 juta. Selanjutnya, Kabupaten Temanggung Rp 1,313 juta, Wonosobo Rp 1,326 juta, Purworejo Rp 1,3 juta, dan Kebumen sebesar Rp 1,300 juta.
“Selanjutnya, kami akan intens melakukan sosialisasi hasil ketetapan UMK tahun 2016 ke semua perusahaan di Kota Magelang. Ada sanksinya kalau perusahaan yang belum membayar gaji karyawannya sesuai UMK. Tapi ini secara bertahap,” katanya.(dem/hes/ong)