SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA
KURIR: Sipir LP Kelas II Wirogunan bersama tersangka lainnya saat digelandang di Polda DIJ kemarin (7/12).
SLEMAN – Kelakuan seorang sipir berinisial HF, 29, tidak pantas diteladani. Bagaimana tidak, sebagai petugas LP Kelas II Wirogunan yang berkewajiban menjaga para napi, malah kedapatan menjadi kurir narkoba. HF ditangkap jajaran Ditresnarkoba Polda DIJ setelah terbukti menyuruh seorang napi mengantarkan ganja ke sel napi narkoba.
Wadirnarkoba Polda DIJ AKBP J Permadi Wibowo mengatakan, kronologi penangkapan tersangka HF bermula saat petugas menangkap napi berinisial AP karena kedapatan membawa ganja. AP yang berasal dari Blok H bagian pidana umum, diamati petugas kerap berkunjung ke Blok A bagian napi narkoba. Karena curiga, petugas melakukan penggeledahan saat AP akan berkunjung ke Blok A.
Saat diperiksa, petugas menemukan bungkusan ganja seberat 43 gram dari AP. Menurutnya, ganja tersebut akan diberikan pada napi lainnya di Blok narkoba. Dari pengakuan AP itulah kemudian muncul nama HF yang merupakan sipir Lapas Wirogunan.
“Dari pemeriksaan, sipir HF inilah yang menyuruh AP untuk mengantarkan ganja calon pemakai di sel narkoba. Kemudian kita lakukan penangkapan yang bersangkutan di rumahnya di kawasan Srandakan, Bantul,” ungkapnya.
Berdasarkan pengakuan tersangka HF, ganja kering seberat 43,08 gram didapatkan dari pria yang hingga kini masih dalam pengejaran petugas. “Mr X inilah yang memberikan barang tersebut pada HF,” terang Permadi.
Dijelaskan, HF mengakui baru sekali ini menjadi kurir dan mendapatkan imbalan Rp 100 ribu. Menurut Permadi kasus ini masih terus didalami untuk mengejar gembong yang lebih besar. “Mr X ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Masih dalam pengejaran petugas,” ungkapnya.
Kasubdit I Ditresnarkoba Polda DIJ AKBP Wahyu Agung Jatmiko menambahkan, tersangka dijerat dengan Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. “Ancamannya berat, karena dia seharusnya menjaga napi, tapi justru jadi kurir narkoba,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait dengan rencana ditiadakannya rehabilitasi pengguna narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIJ membantahnya. Kepala BNNP DIJ Kombes Polisi Sutarmono menyebutkan, rehabilitasi tetap menjadi salah satu fokus utama yang dilakukan. Dia membantah adanya wacana yang berkembang, bahwa upaya rehabilitasi akan ditiadakan karena BNN lebih mengedepankan pencegahan dan pemberantasan.
“Ada kesalahan persepsi yang ditulis media, jika 2016 tidak akan ada lagi rehabilitasi. Upaya rehabilitasi tetap akan berjalan, dan saat ini justru BNN sedang melakukan evaluasi,” katanya, Senin (7/12) kemarin.
Saat disinggung terkait pernyataan Kepala BNN Komjen Polisi Budi Waseso yang akan menangkap para pecandu yang enggan melapor untuk mendapat rehabilitasi, Sutarmono menjelaskan hal tersebut baru sebatas wacana. Dijelaskan, memang ada satu pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut mengatakan apabila tidak melapor akan kena denda Rp 1 juta dan kena hukuman kurungan satu bulan. “Tapi itu belum akan diberlakukan tahun depan,” jelasnya.
Sutarmono pun meminta agar pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba terbuka untuk melapor. Termasuk pihak keluarga, yang kerap menutupi karena malu. “Masih banyak keluarga yang menganggap aib kalau ketahuan. Kami meminta agar melapor, kerahasiaan akan kita jaga,” bebernya. (riz/ila/ong)