HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
MAKAN BUBUR: Satgas A dan B dari BPN DIJ saat mengukur bidang tanah calon lahan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulonporogo, kemarin.
KULONPROGO – Proses identifikasi dan inventarisasi lahan bandara yang dilakukan Satgas A dan B dari BPN DIJ sudah mencapai 83,96 persen. Artinya tinggal 16,04 persen lahan yang belum diukur. Progres pengukuran itu sekaligus menjadi bukti, penolakan sejumlah warga tak banyak berdampak terhadap pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulonprogo.
Berdasarka Data BPN DIJ, Satgas A yang bertugas melakukan pengukuran telah menyelesaikan sekitar 2.711 bidang tanah atau 83,96 persen dari total bidang yang harus diukur. Sementara Satgas B telah mendata 2.292 bidang atau 71 persen dari total lahan yang ada.
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo M. Fadhil mengatakan, total tanah yang diukur sebanyak 3.229 bidang dan tersebar di lima desa. Meliputi Desa Jangkaran, Sindutan, Kebonrejo, Palihan, dan Glagah. “Saat ini sudah sekitar 83,96 persen yang kami ukur,” tandasnya, kemarin (7/12)
Fadhil menambahkan, setidaknya masih ada tiga pedukuhan yang belum selesai diukur, di antaranya Pedukuhan Kretek dan Sidorejo di Desa Glagah. Juga di Pedukuhan Kragon II di Desa Palihan. Ketiga pedukuhan ini memang menjadi basis warga penolak pembangunan bandara.
“Desa Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo sudah selesai. Mudah-mudahan Glagah dan Palihan segera selesai,” terangnya.
Menurutnya, seperti yang diatur dalam undang-undang, tenggat waktu pengukuran selesai per 30 Desember 2015. Termasuk untuk menyelesaikan administrasi dan pendataan data yang telah diukur. “Sehingga proses pengukuran secepatnya bisa diselesaikan,” ujarnya.
Disinggung adanya warga yang masih menolak, Fadhil menyatakan, sedianya sudah tidak ada masalah. Pascaputusan dari MA proses hukum sudah selesai. Sehinga jika ada warga yang menolak itu hanya terkait besaran kompensasi yang nantinya bisa mengajukan gugatan.
“Kalau menolak pengukuran justru warga yang akan rugi, karena identifikasi atas tanah dan tanaman menjadi tak maksimal,” ungkapnya.
Semestinya, masyarakat kooperatif dengan BPN untuk mendata tanah mereka. Supaya bisa menyajikan data yang akurat agar masyarakat tidak rugi. Fadhil mengungkapkan, jika masih tetap ada warga yang keukeuh mempertahankan tanahnya, maka uang ganti rugi akan dititipkan di pengadilan. Hal itu juga sudah diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI (Perkaban) Nomor 5 tahun 2012 Pasal 42.
“Artinya sejak diterimanya putusan penetapan pengadilan, maka hubungan hukum antara pemilik dan tanah sudah putus,” ungkapnya.
Kasi Survei dan Pengukuran BPN Kulonprogo Obed Tri menambahkan, untuk menyelesaikan pengukuran di tiga pedukuhan yang jadi basis warga penolak bandara memang tak mudah. Namun prinsipnya, semua lahan tetap akan diukur dan diidentifikasi.
“Di Lapangan kita memang menerapkan sistem makan bubur, kita sisir dari pinggir dan diprioritaskan untuk warga yang kooperatif, kemudian terus ketengah dan sekarang tinggal tiga pedukuhan di Glagah dan Palihan,” ungkapnya.
Dijelaskan, intinya mengukur lahan yang bisa diukur. Sedangkan di lokasi yang tidak diperbolehkan warga, tim siap untuk turun, namun tetap berdasarkan pada jaminan keamanan dari polisi.
Sementara itu, Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) Martono tidak mempermasalahkan hasil pengukuran. Prinsip warga tetap menolak kehadiran bandara. Warga tetap mempertahankan lahannya agar tidak diukur oleh tim. “Kalau kita tetap tidak boleh (diukur),” ucapnya.
Ditegaskan Martono, warga akan tetap berpegang pada kesepakatan awal, itupun jika tidak ada warga yang dipaksa. Artinya, ketika nanti tim nekat masuk dan mengukur pasti akan ada upaya dari warga untuk mempertahankan hak-haknnya.
“Tidak terkecuali ketika tim melibatkan personel pengamanan yang berlebihan dalam mengawal proses pendataan. Kita akan lihat lagi kesepakatan awal seperti apa, kita tetap menolak diukur,” tegasnya. (tom/ila/ong)