GUNTUR AGA TIRTANARADAR JOGJA
FASILITAS UMUM: Penyandang disabilitas belum merasakan fasilitas penunjang yang ramah bagi mereka.
JOGJA – Mulai tahun depan, tak ada alasan bagi pemkot untuk tidak memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pasalnya, awal tahun 2016 nan-ti, DPRD Kota Jogja meng-isyaratkan segera membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Pemberdayaannya.Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) Kota Jogja Rifki Lis tianto menegaskan, raperda itu masuk prioritas. Sebab, raperda itu menjadi satu dari raperda usu-lan dewan. Alhasil, dewan punya kewajiban untuk menuntaskan. “Awal tahun langsung masuk pembahasan pansus (panitia khusus),” tandas Rifki, akhir pekan lalu.Dia menjelaskan, kesepakatan Banleg, memang menjadikan raperda tersebut sebagai prioritas pertama. Artinya, pembahasannya masuk jadwal tiga bulan pertama. “Sekarang sudah uji publik ke beberapa daerah,” jelasnya.Materinya, lanjut dia, sudah tidak ada persoalan.
Selama ini, dewan banyak menjaring aspi-rasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum. Selain itu, penyusunan naskah akade-mik juga turut disiapkan meng-acu pada Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas milik DIJ.Terkait pokok permasalahan yang muncul saat ini ialah me-nyangkut data valid penyandang disabilitas. Meski sudah tercatat 2.344 penyandang disabilitas, belum semuanya terdata. Masih butuh validasi. Terutama me-nyangkut nama, alamat, usia serta jenis disabilitasnya. Hal ini guna memetakan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi.Wakil Ketua Komite Perlindun-gan dan Pemenuhan Hak Penyan-dang Disabilitas Kota Jogja Nurul Saadah Andriani berharap, agar regulasi itu nantinya tidak hanya menjadi macan ompong. Sehingga sanksi harus diatur secara tegas serta dapat diimplementasikan menyeluruh. “Saya berharap lebih akomodatif terhadap aspirasi teman-teman disabilitas,” harapnya. (eri/ila/ong)