DWI AGUS/RADAR JOGJA
TANPA KEKERASAN: MenteriPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yambise saat menghadiri deklarasi Jogja Istimewa Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, kemarin (6/12).
JOGJA – Angka kekerasan ter-hadap anak dan perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Minimnya kesada-ran dari korban maupun ling-kungan menjadi penyebab utama. Meningkatkan kesadaran, elemen masyarakat di DIJ mendeklarasi-kan Jogja Istimewa Tanpa Ke-kerasan Terhadap Perempuan dan Anak di kawasan titik nol kilometer, Minggu sore (6/12).Dalam kesempatan ini hadir pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yambise
Yohana mengungkapkan, pen-cegahan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Se-hingga tidak ada alasan untuk tak peduli pada isu kekerasan anak dan perempuan.”Saat ini sudah terjadi peru-bahan global di Indonesia. Ini turut mempengaruhi pola pikir di kalangan masyarakat,” ungkapnya.Pemerintah, lanjut Yohana, terus melakukan upaya melalui produk undang-undangnya. Salah satu yang sempat mem-buat heboh adalah diberlaku-kannya hukuman kebiri. Huku-man ini termuat dalam peratu-ran pemerintah pengganti un-dang-undang (Perpu) tentang Kebiri. Para predator (pelaku kekerasan seksual), lanjutnya, harusnya takut dengan perpu ini sebelum berbuat jahat. “Menurut rencana, perpu ini akan disahkan sebelum pering-atan Hari Ibu, sebelum tanggal 22 Desember,” ungkapnya.
Ketika disinggung apakah perpu kebiri melanggar hak asasi manusia, dengan tegas Yohana berkata tidak. Bahkan, menurutnya, perpu ini harus segera disahkan untuk memay-ungi objek kekerasan seksual, khususnya anak.Menurutnya, pertimbangannya dilihat dari predator yang tidak berpikir dampak ke depan bagi korban. Pelaku tentunya tak sem-pat memikirkan hal yang sama (HAM) ketika berbuat kekerasan. Sehingga alasan inilah yang mem-buat perpu segera disahkan. “Kasus kekerasan terus mening-kat. Enam persen dari jumlah anak-anak di Indonesia menga-lami kekerasan seksual. Sedang-kan kekerasan fisik terhadap anak mencapai 50 persen dari total anak di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, dalam dekla-rasi ini melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Per-lindungan Perempuan dan Ma-syarakat DIJ, dan Forum Perl-indungan Korban Kekerasan (FPKK). Ketua FPKK Jogjakarta Dr Sarimurti berharap dekla-rasi ini meneguhkan pengha-pusan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dia berharap gerakan antikekerasan ini dapat menjadi role model bagi daerah-daerah lain di Indonesia. “Selain adanya Perpu Kebiri kita juga mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Sek-sual untuk segera disahkan di parlemen. Harapannya tidak hanya dalam konteks preven-tif, tapi penyelesaian kasus secara komprehensif,” ungkap-nya. (dwi/ila/ong)