JOGJA – Kesiapan Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Suryodilogo untuk jumeneng (naik takhta) sebagai KGPAA Paku Alam X sekaligus menjadi wakil gubernur DIJ dinilai terlalu tergesa- gesa. Pria yang di lingkungan biro-krasi Pemprov DIJ ma-sih menggunakan nama RM Wijoseno Hario Bimo itu diminta untuk menahan diri dan tidak terlampau cepat berpi-kir menjadi Paku Alam X dan wakil gubernur (wagub).
“Pertanyaannya apakah masa berkabung su-dah dianggap cukup hanya 40 hari. Kenapa tidak menunggu 100 hari. Kok sekarang sudah ber-pikir jabatan,” sindir Penghageng Kawe danan Hageng Kasentanan KGPH Widjojo kusumo di Pura Pakualaman, kemarin (6/12)
Kawedanan Kasentanan yang dijabat Widjojo adalah lembaga versi KGPAA Paku Alam IX Ang-lingkusumo. Sedangkan di pihak lain atau kubu KGPAA Paku Alam IX Ambarkusumo, jabatan tersebut dipegang KPH Tjondrokusumo . Tjondrokusumo dalam struk-tur panitia jumenengan Paku Alam X menjadi ketua panitia.
Widjojo mengingatkan, seyo-gianya sebelum berbicara ke publik dengan mengklaim siap jumeneng dan menjadi Wagub DIJ, Bimo disarankan melakukan evaluasi ke dalam alias intros-peksi. Langkah itu diperlukan demi pematangan diri. “Itu jauh lebih penting,” kata Widjojo memberikan nasihat.
Dikatakan, meninggalnya ayah Bimo tersebut bersifat men-dadak dan di luar dugaan. Karena itu proses yang terjadi mirip dengan “kecelakaan” politik. Orang tak pernah mengira Wagub DIJ berhalangan tetap di tengah masa jabatannya.
Kembali tentang proses pematangan diri, lanjut dia, bukan hanya menyatakan telah belajar kepemimpinan dari ayahnya dan kakeknya, Paku Alam VIII yang pernah menjabat Wagub dan Gubernur DIJ periode 1988-1998. Bagi Widjojo persiapan olah batin dan mental spiritual jauh lebih mendesak.
Apalagi persoalan takhta Pakualaman sejak ayahandanya Paku Alam VIII wafat telah menjadi sengketa bagi keturunannya. Menurutnya, masalah suksesi di Pakualaman belum selesai. Karena itu, Bimo disarankan agar lebih dulu mengadakan konsoli-dasi dengan mengadakan mu-syawarah melibatkan seluruh kerabat Pakualaman. Khususnya para ahli waris Paku Alam VIII yang lebih berhak atas takhta ter-sebut. “Upaya rekonsiliasi harus lebih dikedepankan,” ingatnya. Widjojo juga mengingatkan agar Bimo tidak melanggengkan tradisi baru yang dirintis ayahnya yang tidak selaras dengan pau-geran Pakualaman. Yakni tra-disi mengadakan kirab jumen-engan sebagaimana dilakukan Keraton Jogja setelah bertakhta-nya sultan baru. “Paugeran Pakualaman tidak mengenal kirab. Saya sudah pernah berdiskusi soal ini dengan aya-handa Paku Alam VIII,” ceritanya.
Menurut tradisi yang ada, Paku Alam yang jumeneng di-angkat di kediaman residen atau gubernur di Gedung Agung. Setelah dinyatakan sebagai Paku Alam yang bertakhta tidak melakukan upacara kirab. “Itu tradisi yang berjalan di Pakualaman. Kalau ada kirab yang memulai baru era Pak Ambar (KPH Ambarkusumo),” kata alumnus Teknik Sipil UGM ini.
Terpisah, Penasihat Hukum KGPAA Paku Alam IX Anglingkusumo, KRT Tjokrobaskoro menyatakan pandangan senada. Sikap Bimo yang secara terbuka mengaku siap mendampingi Gubernur DIJ, sebagai sikap yang terlalu dini. “Sebaiknya jangan nggege mongso dan jangan GR (gede rasa),” sentilnya.
Pria yang punya nama asli Rio Ramabaskara itu menambahkan, masyarakat juga paham langkah Bimo mengumpulkan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) di Pakualaman sebagai upaya show of force (unjuk diri). Me-nurut dia, sulit dibantah bahwa langkah tersebut tak lebih upaya menggalang dukungan. “Ban-tahan bukan mencari dukungan itu harus dibaca kebalikannya. Itu justru upaya nyata men-cari dukungan,” katanya.
Kalaupun Bimo telah dikuku-hkan ayahnya sebagai putra mahkota, penobatan itu sebagai tindakan inkonstitusional. Ala-sannya, jumenengan KPH Am-barkusumo masih menyisakan masalah di kalangan ahli waris mendiang Paku Alam VIII. Sebab Ambakusumo hanya didukung dari keturunan dari satu ibu yakni KRAy Purnamaningrum. Sedangkan putra-putri dari istri Paku Alam VIII lainnya KRAy Retnaningrum menyatakan ke-beratan. (kus/ila/ong)