JOGJA – Kesiapan Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Suryodilogo untuk jumeneng (naik takhta) sebagai KGPAA Paku Alam X sekaligus menjadi wakil gubernur DIJ dinilai terlalu tergesa-gesa. Pria yang di lingkungan birokrasi Pemprov DIJ masih menggunakan nama RM Wijoseno Hario Bimo itu diminta untuk menahan diri dan tidak terlampau cepat berpikir menjadi Paku Alam X dan wakil gubernur (wagub).

“Pertanyaannya apakah masa berkabung sudah dianggap cukup hanya 40 hari. Kenapa tidak menunggu 100 hari. Kok sekarang sudah berpikir jabatan,” sindir Penghageng Kawe danan Hageng Kasentanan KGPH Widjojo kusumo di Pura Pakualaman, kemarin (6/12).

Kawedanan Kasentanan yang dijabat Widjojo adalah lembaga versi KGPAA Paku Alam IX Anglingkusumo. Sedangkan di pihak lain atau kubu KGPAA Paku Alam IX Ambarkusumo, jabatan tersebut dipegang KPH Tjondrokusumo . Tjondrokusumo dalam struktur panitia jumenengan Paku Alam X menjadi ketua panitia.

Widjojo mengingatkan, seyogianya sebelum berbicara ke publik dengan mengklaim siap jumeneng dan menjadi Wagub DIJ, Bimo disarankan melakukan evaluasi ke dalam alias introspeksi. Langkah itu diperlukan demi pematangan diri. “Itu jauh lebih penting,” kata Widjojo memberikan nasihat.

Dikatakan, meninggalnya ayah Bimo tersebut bersifat mendadak dan di luar dugaan. Karena itu proses yang terjadi mirip dengan “kecelakaan” politik. Orang tak pernah mengira Wagub DIJ berhalangan tetap di tengah masa jabatannya.

Kembali tentang proses pematangan diri, lanjut dia, bukan hanya menyatakan telah belajar kepemimpinan dari ayahnya dan kakeknya, Paku Alam VIII yang pernah menjabat Wagub dan Gubernur DIJ periode 1988-1998. Bagi Widjojo persiapan olah batin dan mental spiritual jauh lebih mendesak.

Apalagi persoalan takhta Pakualaman sejak ayahandanya Paku Alam VIII wafat telah menjadi sengketa bagi keturunannya. Menurutnya, masalah suksesi di Pakualaman belum selesai. Karena itu, Bimo disarankan agar lebih dulu mengadakan konsolidasi dengan mengadakan musyawarah melibatkan seluruh kerabat Pakualaman. Khususnya para ahli waris Paku Alam VIII yang lebih berhak atas takhta tersebut. “Upaya rekonsiliasi harus lebih dikedepankan,” ingatnya. Widjojo juga mengingatkan agar Bimo tidak melanggengkan tradisi baru yang dirintis ayahnya yang tidak selaras dengan paugeran Pakualaman. Yakni tradisi mengadakan kirab jumenengan sebagaimana dilakukan Keraton Jogja setelah bertakhtanya sultan baru.

“Paugeran Pakualaman tidak mengenal kirab. Saya sudah pernah berdiskusi soal ini dengan ayahanda Paku Alam VIII,” ceritanya.

Menurut tradisi yang ada, Paku Alam yang jumeneng diangkat di kediaman residen atau gubernur di Gedung Agung. Setelah dinyatakan sebagai Paku Alam yang bertakhta tidak melakukan upacara kirab. “Itu tradisi yang berjalan di Pakualaman. Kalau ada kirab yang memulai baru era Pak Ambar (KPH Ambarkusumo),” kata alumnus Teknik Sipil UGM ini.

Terpisah, Penasihat Hukum KGPAA Paku Alam IX Anglingkusumo, KRT Tjokrobaskoro menyatakan pandangan senada. Sikap Bimo yang secara terbuka mengaku siap mendampingi Gubernur DIJ, sebagai sikap yang terlalu dini. “Sebaiknya jangan nggege mongso dan jangan GR (gede rasa),” sentilnya.

Pria yang punya nama asli Rio Ramabaskara itu menambahkan, masyarakat juga paham langkah Bimo mengumpulkan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) di Pakualaman sebagai upaya show of force (unjuk diri). Menurut dia, sulit dibantah bahwa langkah tersebut tak lebih upaya menggalang dukungan. “Bantahan bukan mencari dukungan itu harus dibaca kebalikannya. Itu justru upaya nyata mencari dukungan,” katanya.

Kalaupun Bimo telah dikukuhkan ayahnya sebagai putra mahkota, penobatan itu sebagai tindakan inkonstitusional. Alasannya, jumenengan KPH Ambarkusumo masih menyisakan masalah di kalangan ahli waris mendiang Paku Alam VIII. Sebab Ambakusumo hanya didukung dari keturunan dari satu ibu yakni KRAy Purnamaningrum. Sedangkan putra-putri dari istri Paku Alam VIII lainnya KRAy Retnaningrum menyatakan keberatan. (kus/ila/ong)