SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA
HAK SAMA: Pelaksanaan sosialisasi cara pencoblosan surat suara bagi penyandang tuna netra oleh KPU Kabupaten Sleman kemarin (1/12). Meskipun bisa didampingi, tetapi pendamping tidak boleh mengarahkan pilihan.
SLEMAN- Hampir setiap pemilu, selalu ada calon pemilih yang merasa hak pilihnya tak terlindungi. Biasanya, hal itu dialami penyandang disabilitas. Penyandang tuna netra dihantui perasaan waswas hak suaranya tak terjamin keamanannya. Sedangkan tuna daksa sering kesulitan menuju ruang tempat pemungutan suara (TPS) karena lokasinya cukup tinggi dari ruang tunggu calon pemilih.
Karena itu, KPU Kabupaten Sleman telah mengantisiasi permasalahan menyangkut kaum disabilitas yang akan menggunakan hak pilihnya. “Yang jelas kami telah berupaya meminimalisasi kesulitan mereka untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar
Ketua KPU Kabupaten Sleman Ahmad Shidqi sebelum sosialisasi cara pencoblosan surat suara bagi penyandang tuna netra kemarin (1/12).
Shidqi telah menginstruksikan setiap petugas panitia pemungutan suara (PPS) membuat TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ruang TPS harus aksestabel dan tidak di atas undak-undakan. Hanya, kompleksitas problematika yang terjadi dia tiap TPS menjadi alasan tak bisa sempurnanya layanan bagi kaum disabilitas.
Jika TPS dianggap tidak memungkinkan bagi calon tertentu, KPU menerapkan kebijakan membawa bilik suara ke kursi roda penyandang difabel yang kesulitan menuju TPS.
Dengan begitu, bukan pemilih yang menuju bilik, tapi PPS membawakan surat suara ke tempat calon pemilih dan menutupinya dengan bilik suara. “Bagi tuna netra boleh menunjuk pendamping yang paling dipercaya,” jelasnya.
Bagi tuna netra yang akan mencoblos sendiri telah disediakan template. KPU membuat template sebanyak 985 buah, atau separo dari total TPS 1.969 unit. Data sementara, penyandang tuna netra terdaftar sebanyak 238 orang. Kendati begitu, Shidqi menduga masih banyak tuna netra yang belum masuk DPT. Itu menjadi alasan KPU mencetak template cukup banyak.
Simulasi pencoblosan surat suara bagi orang normal butuh waktu sekurang-kurangnya tiga menit. Namun, bagi tuna netra bisa lebih dari lima menit. Itu mulai penyerahan surat suara, mencoblos, melipat kembali, sampai memasukkan surat ke kotak suara.
Tampak masih banyak kaum tuna netra terbalik saat melipat surat suara berhuruf braile tersebut, sehingga butuh waktu lebih. “Memang lebih mudah kalau ada tenplatenya,” ujar Ningsih, penyandang tuna netra asal Gamping.
Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sleman Hendro Saputra membeberkan masih banyaknya lokasi TPS yang menyulitkan kaum tuna netra. Karena itu, dia merasa perlu pendamping bagi setiap tuna netra dalam penggunaan hak suaranya pada pilkada 9 Desember. “Perlu (pendamping). Tapi jangan mengarahkan pilihan tertentu,” pintanya.(yog/din/ong)