JOGJA – Peraturan Daerah (Perda) DIJ nomor 1/2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis (Gepeng), dinilai Kaukus untuk Perda Gepeng DIJ masih diskriminatif dan penuh kekerasan. Mereka meminta perda tersebut direview, karena tidak sesuai dengan substansinya dalam pe naganan gepeng.”Setelah lebih dari satu tahun ini diterapkan, ternyata banyak kekera-san dan diskriminasi. Kami minta perda tersebut bisa ditinjau ulang,” ujar Humas Kaukus untuk Perda Gepeng DIJ Fairy Abdulgani.
Menurut dia, dalam penerapannya Perda Gepeng justru mencerminkan kebijakan yang diskriminatif terhadap gepeng. Perda tersebut dianggap mem-bunuh gepeng secara perlahan. Fairy mencontohkan, untuk kelompok waria, tanpa solusi pekerjaan lain, waria tidak bisa diterima di pekerjaan formal. “Tidak ada tempat kerja untuk waria, kalau mereka tidak boleh menga-men, mereka harus kerja apa?” ujarnya.Dari data yang dikumpulkan Kaukus Perda Gepeng DIJ sejak 21 September hingga November kemarin, ditemukan 23 orang yang ditangkap dan ditahan di camp assessment di Sewon Bantul, yang terindentifikasi mengalami pe-langgaran HAM dan kekerasan.
Selain itu fasilitas di camp assessment juga tidak layak dan tidak manusiawi. Seperti tidak ada pelayanan khusus untuk psikotik atau HIV positif, yang tidak ditempatkan di ruang khusus. “Makanan yang diberikan juga tidak jelas, airnya juga kotor, untuk mandi saja tidak layak,” terangnya sambil menunjukkan contoh air yang berwarna coklat, diambil dari camp assessment.
Salah seorang waria yang pernah ditangkap dan dimasukkan ke camp assessment, Shela menuturkan pe-ngalamannya di camp assessment, yang diperlakukan dengan kasar termasuk kekerasan verbal. Bahkan ada waria yang dipaksa dipotong rambutnya. Penghuni camp juga tidak menerima kegiatan atau pelatihan, hanya di-diamkan tanpa penanganan. “Fasilitas di camp juga tidak layak, airnya kotor berbau besi, beberapa hari tidak bisa mandi,” jelasnya. (pra/jko/ong)