BANTUL – Dana bantuan sosial (bansos) untuk partai politik (parpol) segera dikucurkan. Tetapi Partai Golkar dan PPP terancam tidak mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD ini. Kisruh internal yang mendera elit politik mereka sebagai penyebabnya.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul Agustinus Sumasriana mengatakan, pekan ini pihaknya akan mengumpulkan seluruh parpol calon penerima. Ada sepuluh parpol yang diproyeksikan menerima bantuan. “Nanti kami akan mengambil keputusan, bagi parpol (yang persyaratannya) sudah lengkap akan didahulukan,” terang Agustinus, kemarin (1/12).
Ya, seluruh parpol calon penerima bantuan tidak akan serta merta langsung mendapatkan kucuran bantuan. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya perencanaan kegiatan selama setahun ke depan. Agustinus menguraikan, masih banyak parpol yang belum memenuhi persyaratan. Namun demikian, Kesbangpol tidak akan menunda pengucuran bansos bagi parpol yang telah melengkapi seluruh persyaratan administratif. “Kami tidak akan menunggu semua (parpol melengkapi persyaratan),” ujarnya.
Agustinus memaklumi berbagai kendala yang ditemui sejumlah parpol sehingga terlambat menyusun sejumlah persyaratan administratif pengucuran bansos. Biasanya, parpol yang terlambat mengajukan permohonan lantaran ada pergantian kepengurusan sebelumnya. Jajaran pengurus lama akan acuh dan tidak akan ikut campur tangan lagi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sekaligus perencanaan kegiatan. “Untuk nilai bantuan ini didasarkan perolehan suara pileg lalu. Yang paling besar PDIP, dan yang paling kecil PBB,” jelasnya.
Terkait Partai Golkar dan PPP, Agustinus menegaskan, Kesbangpol menunggu selesainya konflik yang mendera internal dua parpol tertua ini. Kesbangpol tidak akan mengucurkan bansos 2015 sepanjang belum ada kejelasan keabsahan kepengurusan dari Kemenkum-HAM. “Sebelum pusat selesai mungkin tidak akan diberikan,” tegasnya.
Sekretaris DPC PPP Eko Sutrisno Aji mengatakan, telah berkoordinasi dengan DPW PPP DIJ terkait legalitas dari Kemenkum-HAM. Hasilnya, Kemenkum-HAM dikabarkan bakal mengeluarkan legalitas kepengurusan DPP PPP yang sah setelah hajatan pilkada. Karena itu, Eko pun optimistis DPC PPP bakal dapat memenuhi beragam persyaratan administratif pengucuran bansos.
Berbeda dengan DPC PPP, DPD Partai Golkar Bantul justru pasrah dengan konflik yang mendera internal DPP, sekalipun Mahkamah Agung sendiri telah memutuskan kubu Munas Bali sebagai pemegang kepengurusan yang sah. “Setiap rapat koordinasi ini dibahas terus. Tapi ya belum ada kejelasan,” ungkap Sekretaris DPD Partai Golkar Bantul Widodo.(zam/din/ong)